Presiden Joko Widodo resmi menghentikan ekspor bijih bauksit. Pemberhentian ekspor akan mulai berlaku pada pertengahan tahun depan.
"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan pemurnian di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers pada Rabu (21/12).
Jokowi mengatakan pelarangan ini akan menorong peningkatan nilai tambah. Selain itu kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.
Sebelumnya Jokowi mengatakan akan mengumumkan penghentian ekspor satu komoditas mineral. Sebelumnya, pemerintah telah menyetop ekspor nikel.
"Setelah nikel, rencananya hari ini akan kita umumkan satu lagi komoditas yang akan disetop ekspornya," kata Jokowi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/12).
Jokowi mengatakan penghentian ekspor merupakan strategi pemerintah untuk menggenjot hilirisasi. Jokowi yakin jika hilirisasi bisa dilakukan, maka akan ada lompatan angka ekspor yang besar.
"Neraca dagang kita sudah 31 bulan surplus," katanya.
Jokowi juga tak khawatir keputusannya ini digugat lagi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ia akan tetap terus menghentikan ekspor mineral meski menghadapi tantangan.
"Kalau digugat, biarkan saja. Kita setop lagi yang lain, terus saja begitu," katanya.
Pekan lalu, Jokowi telah membahas hilirisasi dalam Sidang Kabinet Paripurna. Salah satu yang disinggung adalah strategi hilirisasi timah dan bauksit. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan hilirisasi menjadi hal yang penting untuk memberikan nilai tambah.
"Oleh karena itu akan dijadikan hilirisasi seperti nikel, mungkin akan diberlakukan tahun depan," kata Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12).
Sedangkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melarang ekspor bauksit dalam waktu dekat. Pemerintah juga telah menyusun pohon industri bauksit nasional.