Wacana Reshuffle Beredar, PKB: Urgensinya Sangat Subjektif
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menanggapi sinyal reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi jika psikologis presiden terganggu dengan pembantunya, yang dalam konteks ini menteri di kabinet.
"Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti," kata Syaiful kepada wartawan, di Cipta Hotel Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12).
Syaiful mengatakan, urgensi reshuffle bagi presiden itu sifatnya sangat subjektif, terlebih karena menteri merupakan jabatan politik. Maka dari itu, kata Syaiful, kapanpun reshuffle itu urgent bagi seorang presiden.
"Kalau soal itu, kapanpun urgent bagi seorang presiden. Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik besok dipecat biasa. Karena jabatan politik. Terlebih pembantu presiden," kata Syaiful.
Selain itu, PKB menyatakan, kabar reshuffle tersebut tidak ada hubungannya dengan usulan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dengan peleburan Kementerian Pertanian (Kementan) ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Sebenarnya konteksnya beda. Kemungkinan Gus Muhaimin ngomong di depan relawan desa, dan persoalan desa kan kompleks banget. Tapi secara demografis dan geografis, urusan pertanian itu sebenarnya memang melekat dengan urusan desa. Karena itu, enggak ada salahnya kita kira ke depan Kementan jadi tugas dan fungsi dari kemendes," kata Syaiful.
Meski begitu, ia menegaskan apa yang disampaikan Cak Imin tidak ada kaitannya dengan kabar reshuffle kabinet oleh Jokowi.
"Tapi gak ada kaitannya sih (dengan isu reshuffle)," kata Syaiful.
Sebelumnya, isu reshuffle mencuat setelah Jokowi menyatakan adanya kemungkinan perombakan kabinet terjadi. Wacana tersebut disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media terkait hasil survei Charta Politika Indonesia yang menunjukkan sebanyak 61,8% responden setuju jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
"Mungkin (akan reshuffle)," kata Jokowi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12) seperti dalam sirana Youtube Sekretariat Presiden.
Seperti sebelumnya diberitakan Katadata.co.id, wacana tersebut bukanlah yang pertama kali diutarakan Jokowi. Sebelumnya, pada Oktober lalu, mantan wali kota Solo tersebut mengungkapkan hal serupa kala menjawab pertanyaan awak media di Bandung, perihal nasib partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, pada saat itu ada desakan dari relawan agar partai besutan Surya Paloh itu ditendang dari kabinet karena mengusung Anies Baswedan.
"Pelaksanaannya nanti diputuskan," kata Jokowi di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10) lalu.