Daftar 75 Undang-undang yang Terdampak Perppu Cipta Kerja

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersiap menyampaikan konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Penulis: Ira Guslina Sufa
1/1/2023, 18.51 WIB

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember lalu berdampak luas terhadap sejumlah Undang-Undang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hadirnya Perppu karena alasan mendesak.

“Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Mahfud Jumat (30/12) lalu. 

Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut karena kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan itu menyebut bahwa Perppu dapat lahir dalam kondisi kegentingan memaksa tapi belum ada peraturan sehingga terjadi  kekosongan hukum.

Baca Juga

Sebelumnya MK telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 pada 25 November 2021 yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Beleid yang mengubah banyak undang-undang dalam sekali waktu atau disebut omnibus law itu disebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbaikan diperkenankan dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan.

"Oleh sebab itu, langkah strategis diperlukan dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan maka Perppu ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini, 30 Desember 2022, Presiden sudah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," ungkap Mahfud.

Secara keseluruhan Perppu Cipta Kerja itu terdiri dari 186 pasal yang tertuang dalam 737 pasal. Sedangkan penjelasan tertuang dalam 380 halaman dengan total keseluruhan 1.117 halaman. 

Baca Juga

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id dari salinan Perppu Cipta Kerja terdapat 75 Undang-undang yang terdampak dengan lahirnya Perppu. Undang-undang yang terdampak ini tersebar dalam berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, bangunan gedung, budidaya perikanan, kehutanan, ketenagalistrikan, dan perdagangan. 

Merujuk pada pasal 181 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 maka setiap peraturan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Perppu perlu dilakukan harmonisasi. Sinkronisasi dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan harmonisasi yang berhubungan dengan daerah dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah daerah. 

“Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” demikian bunyi pasal 184 Perppu Nomor 2 tahun 2022 yang dikutip Minggu (1/1). 

Baca Juga

Daftar 75 Undang-undang yang terdampak dari lahirnya Perppu Cipta kerja 

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l7 tentang Arsitek
  8. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20l4 tentang Perkebunan
  10.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O
  18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l4 tentang Perdagangan
  24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20I4 tentang Jaminan Produk Halal
  26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l7 tentang Jasa Konstruksi
  29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  34. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  35. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  37. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  38. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan
  39. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
  40. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  41. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  42. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20l2 tentang Industri Pertahanan
  43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  44. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  45. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  46. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  47. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  48. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  49. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  50. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  51. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  52. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  53. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  54. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20lL tentang Keimigrasian
  55. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  56. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  57. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
  58. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan
  59. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  60. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  61. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  62. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
  63. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  64. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa
  65. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  66. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  67. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
  68. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  69. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  70. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  71. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
  72. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  73. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
  74. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  75. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015




Reporter: Antara