Lima Poin Pertemuan 8 Partai Politik Tolak Sistem Pemilu 2024 Tertutup

Antara/Syaiful Hakim
Delapan partai politik bertemu membahas sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024
Penulis: Desy Setyowati
8/1/2023, 15.05 WIB

Delapan partai politik bertemu untuk menyatakan sikap penolakan sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pertemuan ini menghasilkan lima hal.

“Tadi sepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Delapan partai politik yang bertemu yakni:

  1. Ketum PKB Muhaimin Iskandar
  2. Presiden PKS Ahmad Syaikhu
  3. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
  4. Ketum PAN Zulkifli Hasan
  5. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir, diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali
  6. Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir, diwakili oleh Waketum Amir Uskara
  7. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
  8. Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, Airlangga mengklaim bahwa Partai Gerindra sepakat

Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan, yakni:

  1. Menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia
  2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sistem ini sudah dijalankan tiga kali pemilu
  3. KPU tetap menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensi sesuai peraturan perundang-undangan
  4. Mengapresiasi pemerintah yang menganggarkan anggaran Pemilu 2024 dan kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai kesepakatan
  5. Berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi
Reporter: Antara