Arah Politik Surya Paloh Mengubah Peta Reshuffle
Presiden Jokowi tak mengumumkan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (1/2). Kabar reshuffle pada hari yang bertepatan dengan merupakan Rabu Pon itu mereda usai pertemuan Jokowi dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pekan lalu.
Surya membocorkan sedikit hasil obrolannya dengan Jokowi selama 1 jam 20 menit tersebut. Ia mengatakan persamuhan tersebut memastikan NasDem akan terus mendukung pemerintahan Jokowi.
"Kami memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik,” ujar Surya kepada wartawan di sela pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (1/2).
Selain menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi hingga 2024, Surya juga menguatkan hubungan dengan partai koalisi. Selain menyambangi Ketum Golkar, dia berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri..
Sebelum Surya bertemu Jokowi, sempat tersiar kabar menteri NasDem akan disingkirkan usai mengusung Anies Baswedan pada 2024 nanti. Surya yang memilih merapat ke pemerintah mengubah hitung-hitungan rencana reshuffle.
"Surya Paloh juga sudah bertemu dengan Luhut Pandjaitan, sepertinya menjadi jembatan dengan Jokowi," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin pada Senin (30/1).
Namun Ujang mengatakan, reshuffle masih akan tergantung keputusan Nasdem. Ia menjelaskan, partai tersebut berpotensi tersingkir dari kabinet jika memaksakan diri untuk mengusung Anies.
Sebelumnya, Jokowi mengakui reshuffle tak hanya mempertimbangkan kinerja, namun konstelasi politik. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati mengatakan pertimbangan politik tersebut membuat waktu reshuffle berpotensi tidak terjadi seperti biasanya.
"Kita tidak bisa menduga 100 persen kapan reshuffle akan terjadi. Itu tergantung dari presiden sendiri," kata Jati kepada Katadata.co.id, Rabu (1/2).
Jati menganalisis setidaknya ada tiga alasan kenapa reshuffle kali ini sangat beraroma politik. Pertama, manuver politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem.
Kedua, dinamika pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 oleh Partai nasdem. Jati mengatakan pencalonan Anies kini telah mendapat dukungan dari beberapa partai politik yang ada dalam koalisi pemerintah.
Terakhir, persepsi publik kepada pemerintah. Jati menjelaskan ada beberapa masalah publik karena kinerja lembaga pemerintah tertentu dan ramai dibicarakan. Hal tersebut dianggap memiliki karakteristik bola salju yang akan membesar jika tidak diselesaikan dan bisa menggerogoti legitimasi Jokowi.
Dikutip dari D-Insights, Surya dikabarkan menegaskan kesetiaan NasDem dalam koalisi hingga 2024. Jokowi kabarnya juga menyambut baik komitmen dari pemilik Media Group itu.
Oleh sebab itu, kemungkinan tak ada reshuffle minimal hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat Paripurna kabarnya akan menjadi ajang pembuktian NasDem kepada koalisi pemerintah.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto A. Wibowo mengatakan Jokowi saat ini memiliki komitmen dari seluruh partai pendukung sehingga Perppu akan mudah diloloskan. Meski demikian, hal tersebut tak menutup kemungkinan NasDem akan menjadi korban reshuffle.
"Karena motivasinya (reshuffle) ini politis sehingga suka-suka beliau (Jokowi)," katanya.
Perihal reshuffle, Surya menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi sebagai presiden. Ia menganggap hal tersebut merupakan proses dalam pematangan berpolitik.
"Masalah reshuffle sederhana, saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif Presiden," katanya.
Jokowi, yang beberapa kali melontarkan wacana reshuffle, tak menjawab kepastian soal perombakan kepada awak media. Namun Presiden mengatakan dirinya enggan ikut campur pada urusan NasDem dan pencalonan Anies Baswedan.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana. Sedikit-sedikit dengan Istana, pekerjaanya banyak," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (31/1).