Rapat dengan PPATK, Politisi Demokrat Singgung Dana untuk Tunda Pemilu

ANTARA FOTO/Irfan Anshori/tom.
Peserta lomba beradu kecepatan dalam merakit kotak suara bekas di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/8/2022). Lomba yang diikuti sejumlah ASN dan komisioner KPU tersebut dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-77 sekaligus mengasah kemampuan penyelenggara dalam teknis mempersiapkan logistik pemilu.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
14/2/2023, 16.29 WIB

Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman melontarkan kabar soal adanya dana besar untuk menunda pemilu. Dalam rapat dengan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), Benny menyinggung soal kemungkinan upaya penundaan pesta politik lima tahunan.

Oleh sebab itu, ia meminta PPATK bekerja lebih detail untuk melaporkan seluruh transaksi keuangan jelang tahun politik.

"Saya dengar-dengar ada dana banyak untuk penundaan Pemilu," kata Benny dalam rapat kerja dengan Kepala PPATK di ruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (14/2).

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga meminta PPATK menjelaskan dengan detail laporan temuan transaksi keuangan. Ini agar parlemen dapat ikut mengawasi aliran dana tersebut.

"kalau begini, apa yang bisa kami lakukan. Siapa yang korupsi? di mana ada perjudian?." katanya.

Usai rapat, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui adanya indikasi aliran dana dari kegiatan ilegal atau pencucian uang untuk kontestasi politik. Oleh sebab itu ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami ikuti di semua (jenjang pemilihan), mau kepala daerah tingkat satu, tingkat dua dan seterusnya," katanya.

Meski tak menyebutkan pasti nominal dana tersebut, Ivan mengatakan jumlahnya mencapai triliunan. Dana tersebut terindikasi terkait tindak pidana sumber daya alam dan masuk ke figur politik.

"Ada banyak, tapi tidak bisa saya sebutkan (detail)," katanya.

Partai Demokrat sejak beberapa waktu lalu telah meminta wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu tidak lagi dibahas. Mereka juga mendesak pemerintah fokus pada pembenahan ekonomi. 

“Janganlah ini dibahas lagi atau ada upaya-upaya untuk membahas atau menghidupkan kembali tiga periode," kata Kepala Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pada 15 September 2021 lalu.


Reporter: Abdul Azis Said