Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Gubernur BI, Diputuskan Pekan Ini

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan), Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf (kedua kanan) dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (ketiga kanan) menyampaikan keterangan pers usai mengunjungi Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/2/2023).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
21/2/2023, 11.53 WIB

Presiden Joko Widodo sudah menerima beberapa nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Nama-nama tersebut akan diputuskan oleh Presiden dalam hitungan hari.

Setelah itu, Jokowi akan mengirimkan nama calon Gubernur BI ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi keuangan parlemen lalu akan menggelar uji kepatutan dan kelaikan sebelum mengesahkan nama tersebut.

“Kalau enggak hari ini, ya besok, nama-nama sudah masuk,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (21/2) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tinggal menghitung bulan dan berakhir pada Mei 2023. Perry menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018 lalu.

Adapun, beberapa nama saat ini telah beredar sebagai calon Gubernur BI. Sejumlah nama yang masuk bursa pencalonan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut calon pengganti Perry nanti harus memahami perekonomian Indonesia dengan baik. Selain itu, orang nomor satu di BI juga sebaiknya memiliki pengalaman cukup baik di bidang moneter atau bidang lainnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo (Youtube/Bank Indonesia)

"Dari luar BI, ada bu Sri Mulyani yang saya kira sangat potensial. Dari dalam selain Pak Perry sendiri, ada Pak Doni (Primanto Juwono)," kata Piter saat dihubungi, Kamis (26/1).

Sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah berharap Jokowi hanya mengusulkan satu nama calon saja. Hal ini untuk mengurangi spekulasi yang tidak perlu di tahun politik.

Ia juga berharap Gubernur BI mampu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Butuh kerja cepat dan solid," katanya.