AHY Sebut Wacana Tunda Pemilu Bikin Kacau, Tak Ingin Ada Plt Presiden

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapa kader Partai Demokrat saat akan menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Penulis: Ade Rosman
14/3/2023, 18.28 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku heran dengan kembali bergulirnya wacana penundaan pemilu 2024. Menurut AHY penundaan pemilu hanya akan menimbulkan kekacauan politik dan keamanan..

Menurut AHY, penolakan wacana penundaan pemilu tidak hanya datang dari internal Partai Demokrat. Ia menyebut dalam berbagai kunjungan Demokrat menyerap aspirasi bahwa mayoritas publik tak ingin ada penundaan pemilu. 

Ia mengatakan, sesuai perintah konstitusi masa akhir pemerintahan Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena itu, bila penundaan pemilu jadi dilakukan maka akan ada kekosongan posisi presiden. Ia menyebut, konstitusi tidak mengenal adanya posisi sementara pengganti presiden atau pejabat pelaksana tugas atau plt. 

“Kalau di negara Indonesia ada plt Presiden, dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan chaos-nya situasi nasional,” kata AHY saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/3) 

Lebih jauh, Ketua Umum Demokrat itu mengatakan khawatir Indonesia akan dilihat sebagai "banana republic". Istilah ia lontarkan dikarenakan adanya pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat akibat penundaan rakyat. Kondisi ini akan membuat pemerintah tidak memiliki legitimasi yang kuat. 

"Kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak halal," kata AHY..

Selain itu, ia juga menyampaikan Partai Demokrat sedang menunggu proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terkait sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Demokrat juga menolak putusan pengadilan negeri yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan tahapan pemilu yang berjalan. 

Selain menolak penundaan pemilu, AHY juga menyinggung pentingnya fair play atau adil dan sportif dipraktikkan pada kontestasi Pemilu 2024. Menurut dia elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas penyelenggara negara. 

"Baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara," ujar AHY. 

Partai Demokrat, kata AHY, juga berharap kepada segenap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, untuk bisa menjalankan tugasnya secara baik dan independen. AHY menyebut fair play dalam kontestasi Pemilu 2024 akan melahirkan pesta demokrasi yang damai dan berkualitas. 

Reporter: Ade Rosman