Intuisi Jitu Bendahara Negara di Masa Sulit

Kedua, dana perlindungan sosial yang berwujud bansos tunai, PKH, penyaluran kartu sembako, bantuan beras, diskon tarif listrik, BLT Desa hingga subsidi kuota internet untuk pelajar. Dana perlindungan sosial itu bertujuan membantu masyarakat yang tergerus mata pencariannya karena pembatasan aktivitas dan mobilitas.

Selain itu, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran untuk stimulus dan insentif bagi para pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga korporasi, serta insentif sektor pariwisata. Sektor perbankan juga sempat mendapat suntikan dana likuiditas.

Pada tahun 2022, seiring meredanya pandemi, anggaran PC-PEN yang dihabiskan menyusut menjadi Rp 397 triliun. Jika ditotal, pemerintah mengucurkan dana penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sekitar Rp 1.636 triliun dalam kurun tiga tahun (2020 - 2022).

Belanja negara memang melambung dan tersedot banyak untuk menangani pandemi. Namun, di sisi lain, penerimaan negara menciut karena ekonomi dilanda resesi. Alhasil, defisit APBN terancam membengkak hingga melampaui batas ketentuan 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Mau tak mau defisit anggaran mesti diperlebar. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 yang memungkinkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun alias sampai tahun 2022. Belakangan, DPR langsung menetapkan perppu itu menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Sri Mulyani membandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami pelebaran defisit lebih besar. Misalnya, defisit anggaran di Inggris 13,8%, Spanyol minus 11,5%, Malaysia minus 6,5% dan Singapura defisit 13,5%.

Berpayungkan beleid itulah, pemerintah memompa belanja sehingga defisit anggaran mencapai 6,14% pada tahun 2020. Setahun berselang, seiring mulai menggeliatnya roda ekonomi, defisit mengecil jadi 4,57% dan sudah di bawah 3% pada 2022 lalu. “Waktu desain Perppu No. 1/2020, kami kalkulasi butuh 3 tahun defisit harus di atas 3%. Tapi tahun 2022 ditutup dengan defisit lebih kecil, yaitu 2,36%,” kata Sri Mulyani.

Pekerjaan berat selanjutnya adalah menambal lubang besar defisit anggaran. Meski sempat berjalan alot, Sri Mulyani dapat menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk bersama-sama menanggung beban utang alias burden sharing. Bank sentral memborong surat utang pemerintah lewat pasar perdana sebesar Rp 1.104 triliun selama tiga tahun pandemi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku rutin berdiskusi dengan Sri Mulyani terkait masalah ekonomi. Koordinasi yang erat bertujuan mendukung target masing-masing otoritas, misalnya bank sentral bertujuan menjaga inflasi dan nilai tukar sementara Kementerian Keuangan menjaga defisit fiskal dan alokasi pengeluaran pemerintah.

"Untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terkoordinasi, menghormati otoritas masing-masing tetapi secara kolektif menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Kini, setelah tiga tahun pandemi, indikator-indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan semakin kuat. Defisit APBN sudah menciut menjadi 2,38%. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31% pada tahun 2022 yang ditopang oleh konsumsi masyarakat dan surplus neraca dagang.