Kementerian dan Lembaga Sudah Tentukan 17.000 ASN yang Pindah ke IKN

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
4/4/2023, 06.00 WIB

Kementerian dan lembaga pemerintah sudah menentukan siapa saja dari 17.000 aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nusantara akan menjadi ibu kota Indonesia mulai 2024.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan ASN tersebut terdiri dari 5.716 TNI dan 11.274 ASN. Dia mengatakan, pikhaknya sudah melakukan kajian mengenai penentuan jumlah ASN tersebut.

Menurut Bambang, jumlah 17.000 ASN sangat pas dengan kapasitas IKN pada 2024. Pembangunan IKN akan terus berlanjut hingga 2045.

"Kalau terlalu rendah, kita akan lihat terlalu banyak hedung yang kosong. Kalau terlalu banya tidak efisien," ujarnya.

Dia mengatakan, masing-masing kementerian/lembaga sudah dimintakan nama yang aan pindah ke IKN. Mereka nantinya akan mewujudkan pola birokrasi baru untuk mewujudkan IKN masa depan.

Dilengkapi Fasilitas

Bambang mengatakan, OIKN berupaya agar ASN dan keluarganya bisa betah di IKN. Salah satunya dengan memberikan fasilitas di ibu kota baru tersebut.

Sejumlah fasilitas itu adalah pendidikan, ritel, kesehatan, hingga hiburan. OIKN akan bekerja sama dengan swasta untuk membangun fasilitas tersebut.

"Kami sangat concern agar yang pindah bisa betah di IKN," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan skema pemindahan 16.990 ASN sudah dibahas pada sidang kabinet.

“Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah,” jelas Menteri Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (24/02).

Anas menyampaikan, pemerintah menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716. Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.

“Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990,” tegas Menteri Anas di hadapan para gubernur.

Hunian bagi ASN telah disiapkan berupa beberapa apartemen. Menteri Anas menyampaikan, tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ini berada pada ring 1 atau dekat dengan Istana Negara di Nusantara. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian.

Survei Charta Politika menunjukkan mayoritas atau 81,8% responden mengetahui rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Lebih dari separuh atau 54,6% responden yang mengetahui rencana tersebut mengaku setuju jika IKN dipindahkan. Sedangkan yang tidak setuju ada 39,8%.