SBY Duga Ada Tangan Politik Mau Ambil Alih Demokrat Lewat PK Moeldoko
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut bicara mengenai polemik Peninjauan Kembal ihwal legalitas kepengurusan Partai Demokrat yang tengah diajukan di Mahkamah Agung. Menurut SBY dalam kondisi normal PK yang diajukan oleh Kubu Moeldoko tidak mungkin menang.
“Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA,” ujar SBY lewat akun media sosia twitter @SBYudhoyono seperti dikutip Senin (29/5).
SBY menjelaskan selama ini kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sudah 16 kali mengalahkan kubu Moeldoko di pengadilan. Karena itu menurut dia bergulirnya upaya pengambilalihan partai oleh Moeldoko lewat jalur MA sangat mungkin didukung oleh kekuatan politik besar lainnya,
“Info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,” ujar SBY.
Lebih jauh SBY mengatakan upaya pengambilalihan partai Demokrat lewat PK yang diajukan Moeldoko tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia pun mengaku mendapat telepon dari salah seorang mantan menteri yang membawa pesan dari politisi senior yang membahas soal PK Moeldoko. Telepon itu menurut SBY merupakan pertanda bahwa Demokrat benar-benar dalam persoalan serius.
“Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” ujar SBY lagi.
Menanggapi situasi yang ia sebut bisa saja menjadi serius yang dihadapi Demokrat, SBY mengingatkan agar penegak hukum tetap amanah dalam mengambil putusan. Ia menyebut Indonesia merupakan negara demokrasi dan tidak membenarkan praktek intimidasi dan bumi hangus yang membuat kelompok besar menghabiskan kelompok yang kecil.
“Indonesia bukan negara predator yang kuat memangsa yang lemah. Indonesia tak anut hukum rimba yang kuat menang yang lemah selalu kalah,” ujar SBY lagi.
Sebelumnya Moeldoko mengajukan PK atas putusan MA yang menolak kasasinya terkait keputusan pemerintah yang menyatakan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 5 Maret 2021 tidak sah. Dalam kongres luar biasa itu Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum. Namun keputusan itu batal setelah pengadilan menyatakan kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah di bawah kepemimpinan AHY.
SBY berharap, kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air terus memantau perkembangan PK Moeldoko hingga tuntas. Ia juga meminta kader untuk terus berdoa dan mengikuti instruksi yang dikeluarkan Pengurus Pusat Demokrat.
“Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” ujar SBY.
Adapun AHY sebelumnya menyatakan optimistis bakal menang menghadapi peninjauan kembali yang diajukan kubu Moeldoko. PK merupakan upaya terakhir untuk menguji putusan Kasasi MA, dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022 tentang kepengurusan sah Partai Demokrat.
Menurut AHY, Demokrat yakin menang karena menilai kubu Moeldoko tak memiliki bukti dan data baru yang diajukan dalam PK. Ia menyebut keempat bukti baru yang disebut kubu Moeldoko sebelumnya telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta pada perkara yang telah diputus 23 November 2021 lalu.