Berita MA Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemeriksaan dilakukan tim usai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis kasasi MA. Hal ini setelah Zarof Ricar menjadi tersangka permufakatan jahat terkait kasasi Ronald Tannur

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Mahkamah Agung atau MA memberikan penilaian untuk empat peradilan pada Anugerah Mahkamah Agung 2024.

Prabowo mengatakan IKN bisa beroperasi jika gedung lembaga negara sudah rampung secara keseluruhan

MA memerintahkan agar harta milik istri Rafael Alun dikembalikan mulai dari deposito, uang tunai dan rumah di jalan Simprug, Jakarta Selatan.

Menurut OJK, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana PT Kresna Asset Management demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Sebelum mencabut izin usaha Kresna Life, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life memperbaiki kondisi keuangannya.

Satgas BLBI menyerahkan aset sitaan senilai Rp 2,77 triliun kepada sembilan instansi seperti Kemenkeu, MA, Kemenag, BIN, Bawaslu, BPS, Ombudsman, Kemenhan dan Kementerian KKP.

KPU: Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung Per 1 Januari 2025 saat Pelantikan

MA juga akan menggunakan tambahan biaya untuk pelatihan calon hakim.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan KPU mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia di Pilkada.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengubah batas usia minimal calon kepala daerah mengacaukan hukum Tanah Air. Apa analisisnya?

Tiga hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan terkait batas minimal usia calon kepala daerah dilaporkan oleh Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) ke Komisi Yudisial (KY).

Hasto menyebut langkah MA ini menunjukkan adanya kepentingan karena peraturan yang diubah adalah 30 tahun pada saat dilantik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik mengatakan belum mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agug (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Bagaimana tindak lanjut KPU?