Sebelum mencabut izin usaha Kresna Life, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life memperbaiki kondisi keuangannya.
Satgas BLBI menyerahkan aset sitaan senilai Rp 2,77 triliun kepada sembilan instansi seperti Kemenkeu, MA, Kemenag, BIN, Bawaslu, BPS, Ombudsman, Kemenhan dan Kementerian KKP.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan KPU mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia di Pilkada.
Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengubah batas usia minimal calon kepala daerah mengacaukan hukum Tanah Air. Apa analisisnya?
Tiga hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan terkait batas minimal usia calon kepala daerah dilaporkan oleh Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) ke Komisi Yudisial (KY).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik mengatakan belum mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agug (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Bagaimana tindak lanjut KPU?
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang frasa batas usia calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 menuai kritik. Keputusan yang terbit pada 29 Mei 2024 dinilai bermuatan politis. Apa alasannya?
Anggapan publik yang menyebutkan putusan MA dimaksudkan untuk memuluskan jalan Kaesang maju dalam Pilgub DKI Jakarta dinilai tidak salah, mengingat terdapat pola serupa sebelumnya.
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah tidak bisa diterapkan saat
Hakim MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun sejak pelantikan, bukan saat pendaftaran.