MA: Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia Hari Ini: Joko Tjandra Jadi Tersangka Suap Jaksa Diduga untuk Urus Fatwa MA

Kelebihan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan peserta akan dikembalikan dalam bentuk saldo untuk pembayaran selanjutnya.

Karena iuran BPJS Kesehatan batal naik, Jokowi meminta segara dibuat landasan hukum untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi pasien virus corona.

Menurut Presdir Pertamina EP, kasus Karen Agustiawan dalam investasi hulu migas menjadi pelajar bagi perseroan dalam menjalankan bisnis.

Iuran BPJS tetap bertahan di tarif sebelumnya yakni Rp 80 ribu bagi kelas I, Rp 55 ribu bagi kelas III, dan Rp 25.500 bagi pasien kelas III.

Jokowi mengapresiasi Ketua Mahkamah Agung yang mampu memutus perkara terbanyak tahun lalu. Hal itu didukung dengan dengan fasilitas peradilan elektronik.

DPR menilai aturan alih daya atau outsourcing merugikan bagi pekerja karena tidak memberikan kepastian.

Tanpa adanya Perda, pengelola mal sebetulnya tengah tertekan dan berjuang mengatasi lesunya bisnis retail.

Uji materi di MK menggugat pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 39 ayat 1 dan 3 dan Pasal 46 KUHAP.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut putusan kasasi kasus First Travel di Mahkamah Agung bermasalah.

Ketua BPK dijabat oleh Agung Firman Sampurna> Sedangkan posisi Wakil Ketuda dijabat oleh Agus Joko Pramono.

Kelima anggota BPK yang dilantik, yakni Pius Lustrilanang, Daniel Lumbantobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Azis.

Belum diketahui secara rinci di kawasan mana penertiban PKL akan dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga diminta menyiapkan lokasi bagi PKL yang pindah dari trotoar.

Salinan diperlukan agar KPK cepat mengambil langkah hukum lanjutan.

MA menilai perbuatan Syafruddin tidak termasuk ranah pidana, melainkan perdata dan kesalahan administrasi.