Pemerintah Terapkan 5 Strategi Turunkan Angka Stunting jadi 14%
Indonesia menargetkan penurunan angka tengkes atau stunting di angka 14% pada 2024. Pemerintah menilai penurunan ini bisa dicapai jika adanya efektivitas anggaran sesuai target.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante S. Harbuwono, mengatakan salah satu efektivitas anggaran yang bisa dilakukan adalah dengan membeli produk makanan protein hewani di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini anggaran untuk membeli biskuit atau susu kotak tidak memberikan efek yang signifikan dalam menangani stunting.
Dante menekankan masalah stunting bukanlah masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Oleh karena itu, Kemenkes menerapkan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan spesifik yang meliputi pemberian makanan tambahan.
Sedangkan, pendekatan kedua melalui pencegahan yang sensitif terhadap faktor-faktor keadaan setempat, seperti kemiskinan, hingga budaya masyarakat.
Di sisi lain, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Tegus Santoso, menyampaikan upaya menekan angka stunting hingga mencapai target 14% pada 2024 bukanlah tugas mudah. Terlebih, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi bersama-sama.
“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan semua pihak terkait," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Senin (26/6).
Dalam upaya penanganan stunting, BKKBN pun telah merumuskan strategi dalam lima pilar. Pertama, adalah komitmen berkelanjutan dari para pemimpin. Pilar kedua yakni peningkatan literasi masyarakat. Pilar ketiga berupa konvergensi dan keterpaduan lintas sektor. Pilar keempat yaitu pemenuhan gizi yang tepat, dan terakhir penguatan sistem pemantauan dan evaluasi sebagai pilar kelima.
“Penguatan lima pilar ini menjadi langkah penting dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia. Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dapat tercapai,” ujar Sukaryo.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 50,3% dialokasikan untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk program penanggulangan stunting.
“Jadi kalau anggaran kita waktu itu (2022) sekitar Rp 10 triliun, berarti Rp 5 triliun untuk anak,” ujarnya.
Pentingnya penggunaan anggaran yang terarah dan terukur juga tercermin dalam kebijakan Kota Surabaya. Dana yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting telah tercantum dalam rekening yang tidak dapat diubah atau digunakan untuk kegiatan lainnya.
“Jadi contohnya jika di sub-anggarannya kegiatan untuk stunting, tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya,” kata Eri.
Hal ini untuk menjamin setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan stunting agar tidak disalahgunakan atau pengalihan kegiatan yang tidak relevan.
Pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6%. Namun, pemerintah telah melakukan upaya untuk menekan angka stunting tersebut, dan pada 2023, prevalensi stunting berhasil menurun menjadi 17,8%.