Top Stories: Tuntutan Pengusaha Pertashop, Potensi Masalah di JIS

Paguyuban pengusaha Pertamina Shop atau lebih dikenal sebagai Pertashop, menemui Komisi VII DPR untuk mencari solusi terhadap bisnis kemitraan Pertashop.

Dalam pertemuan ini, paguyuban menginginkan agar diberikan izin untuk menjual BBM jenis Pertalite atau RON 90 dengan harga non-subsidi. Kemudian, mereka juga ingin agar Pertashop dapat menjadi pangkalan untuk menjual gas elpiji tiga kilogram.

Berita mengenai usulan paguyuban pengusaha Pertashop menjadi artikel yang mendapatkan minat baca tinggi atau Top Stories, simak juga artikel menarik lainnya seperti potensi masalah stadion JIS menurut konsultan Buro Happold, dan daftar 429 pinjol ilegal diblokir pemerintah.

Berikut Top Stories Katadata.co.id:

1. Pengusaha Pertashop Minta Dibolehkan Jual Elpiji 3 Kg dan Pertalite

Pengusaha Pertashop meminta Pertamina agar mengizinkan akses penjualan produk BBM Pertalite dengan harga non-subsidi, dan menjadi pangkalan elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi.

Menurut Ketua Bidang Hukum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Yogyakarta, Nyoman, kedua usulan ini dapat menyelamatkan kinerja bisnis Pertashop yang merosot. Hal ini imbas maraknya penjual Pertalite eceran dan disparitas harga jual Pertamax dengan Pertalite yang mencapai Rp 2.500 hingga Rp 2.800 per liter.

Saat ini, pengusaha Pertashop mayoritas hanya menjajakan BBM non-subsidi Pertamax. Pertamina sebagai lembaga penyalur hanya mengizinkan mitra Pertashop untuk menjual produk non-subsidi, seperti Pertamax, Bright gas dan pelumas.

Nyoman mengatakan pengusaha Pertashop bersedia menjual BBM Pertalite pada kisaran harga Rp 11.200 sampai Rp 11.400 per liter, lebih tinggi dibandingkan harga jual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) senilai Rp 10.000 per liter.

Lebih lanjut, pengusaha Pertashop juga meminta hak penunjukan sebagai pangkalan elpiji 3 kg. Pelaku usaha mengaku telah mengajukan proposal permintaan tersebut. Namun hingga sejauh ini, permohonan tersebut belum terealisasi karena kuota tabung elpiji melon sudah habis disalurkan kepada pangkalan yang sudah terdaftar. Kondisi tersebut menutup penambahan pangkalan baru.

Simak lebih lengkap penjelasan paguyuban pengusaha Pertashop ke Komisi VII DPR.

2. DPR Segera Panggil Pertamina, Imbas Keluhan Pengusaha Pertashop

Komisi VII DPR akan memanggil PT Pertamina dan BPH Migas untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama pelaku usaha Pertashop. Tujuannya, untuk menyelesaikan masalah kinerja bisnis pengusaha Pertashop yang menurun hingga rugi dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Dony Maryadi Oekon, mengatakan pihaknya akan memanggil Pertamina serta BPH Migas untuk mencari solusi atas persoalan dalam bisnis kemitraan Pertashop.

Oekon juga memastikan dirinya segera bertemu manajemen Pertamina dan meminta perusahaan pelat merah itu menerbitkan izin perpanjangan operasional Pertashop melebihi tenggat 15 Juli.

"Kami akan panggil Pertamina, itu mudah. Saya secara pribadi akan ketemu dengan Pertamina," ujar Oekon.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan Pertamina harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh sejumlah pengusaha Pertashop. Menurut Adian, paparan Pertamina kepada Komisi VII soal bisnis kemitraan Pertashop tak sejalan dengan realita yang terjadi di lapangan.

Baca lebih lengkap mengenai DPR yang akan memanggil Pertamina imbas keluhan pengusaha Pertashop.

3. Daftar 429 Pinjol Ilegal yang Diblokir Satgas Waspada Investasi

Sebanyak 429 platform pinjol ilegal kini tak bisa diakses, setelah Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan memblokir akses mereka dari publik.

Jumlah tersebut meliputi 352 platform dan 77 konten terkait pinjol ilegal di Facebook dan Instagram.

“Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk melakukan pemblokiran,” kata Satgas dalam keterangan resmi, Sabtu (8/7).

Masyarakat diimbau untuk melapor, jika menemukan tawaran investasi atau pinjol yang mencurigakan atau menduga mereka ilegal.

Satgas juga mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan dengan modus pesan singkat berisi lowongan kerja paruh waktu atau freelance. Sebab, pelaku biasanya membujuk korban untuk melakukan aktivitas 'like' dan 'subcribe' atas suatu konten digital seperti di YouTube.

Simak beragam modus penipuan lain yang patut diwaspadai dari pinjol ilegal.

4. Potensi Permasalahan JIS versi Buro Happold: Rawan Banjir

Perusahaan konsultan asal Inggris, Buro Happold menyebut, pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS tak sesuai dengan panduan desain awal yang telah mereka buat.

Konsultan desain ini menyatakan panduan desain yang mereka buat sesuai dengan standar FIFA dan telah mengidentifikasi potensi permasalahan utama JIS, yakni rawan banjir.

Mengutip situs resmi Buro Happold, konsultan asal Inggris ini telah melakukan penilaian awal yang menyoroti sejumlah tantangan. Salah satunya, tingkat penurunan muka tanah yang kuat di Jakarta Utara yang membuat lokasi tersebut rentan terhadap banjir.

Tim Buro Happold juga menilai strategi banjir yang diusulkan oleh mitra lokal. Mereka menyoroti potensi risiko banjir terutama terkait kapasitas pemompaan lokasi dan mengusulkan tindakan untuk memitigasinya.

Tim infrastruktur Buro Happold pun mengembangkan panduan mengenai pengelolaan dan strategi air permukaan yang inovatif dan berkelanjutan, seperti pengenalan sistem penyaringan air alami untuk membantu meningkatkan ketahanan banjir.

Simak potensi permasalahan JIS lainnya yang menjadi sorotan Buro Happold.

5. RI Masuk Negara Menengah Atas, Bagaimana Kesejahteraan Warganya?

Indonesia kembali masuk dalam negara kelompok negara berpendapatan menengah atas berdasarkan kategori terbaru Bank Dunia, setara dengan Rusia, Brasil, dan Cina. Rata-rata pendapatan nasional per kapita Indonesia mencapai US$ 4.580 atau setara Rp 68 juta pada 2022, naik dibandingkan tahun sebelumnya US$ 4.140.

Indonesia masuk ke dalam kelompok negara menengah atas bersama 52 negara lainnya. Meski demikian, pendapatan nasional per kapita Indonesia pada 2022 berada di posisi ke-128 dari 196 negara yang didata Bank Dunia berdasarkan perhitungan metode Atlas.

Meski sudah masuk kelompok negara menengah atas, masih terdapat sebagian penduduk yang belum hidup sejahtera.

Pemerintah mencatat, masih ada 5,6 juta penduduk yang berada dalam kelompok miskin ekstrem.

Bank Dunia mengkategorikan penduduk miskin ekstrem jika memiliki pendapatan kurang dari US$1,9/hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP). Batas atas kemiskinan ekstrem tersebut kira-kira setara dengan Rp27.128/hari (kurs Rp 14.278 per US$).

Ketahui lebih banyak mengenai kesejahteraan warga Indonesia, setelah masuk kelompok menengah atas.