Mahfud Berjanji Akan Selamatkan Pesantren Al Zaytun

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada media terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ameidyo Daud Nasution
18/7/2023, 16.50 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah serius dalam menangani kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaytun. Mahfud mengatakan akan menyelamatkan Al Zaytun dari kontroversi tersebut.

Mahfud mengatakan penyelamatan Al Zaytun harus menunggu posisi hukum. Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun.

"Akan terus kami bina dan kami kembangkan sesuai dengan hak konstitusional yang diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri," kata Mahfud dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Selasa (18/7).

Mahfud menilai Al Zaytun merupakan lembaga pendidikan dengan lulusan yang sangat bagus. Oleh karena itu, pemerintah akan menyelamatkan pesantren tersebut sebagai lembaga pendidikan.

Maka dari itu, Mahfud menyampaikan pengamanan Al Zaytun telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan aparat penegak hukum secara vertikal. Sementara pemerintah telah melakukan langkah hukum dalam kasus ini. 

Pertama, pelaporan penodaan agama oleh Al Zaytun kepada Kepolisian.  Mahfud mengatakan Al Zaytun diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Hak Kebebasan Beragama.

Pondok Pesantren Al Zaytun (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/tom.)

Pengamanan terakhir yang dilakukan adalah pembekuan ratusan rekening yang memiliki kaitan dengan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang. Mahfud menjelaskan saat ini pemerintah telah memblokir 256 rekening.

Menurutnya, sebanyak 145 rekening dari 256 rekening merupakan rekening pribadi yang memiliki kaitan dengan Panji. Sementara itu, Mahfud mencatat masih ada hingga 367 rekening yang belum dibekukan sampai saat ini.

"Kira-kira 60-70 rekening lain terkait dengan itu. Ada yayasan, yayasannya sendiri banyak. Nah, itu diperiksa demi ketertiban," kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan masyarakat bahwa proses hukum tidak boleh terburu-buru.  "Yang penting sudah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, itu sudah menyebut nama dalam bentuk inisial. Saya kira sudah jelas bagi masyarakat siapa ini orangnya," kata Mahfud.

Reporter: Andi M. Arief