Panglima TNI Minta Maaf Karena Ancam Piting Demonstran Rempang

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) menunjukkan buku Perang Rusia versus Ukraina saat peluncuran di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Jakarta, Selasa (25/7/2023). Buku tersebut berisi kumpulan analisa intelijen mengenai strategi perang, baik dari sisi Rusia maupun Ukraina yang merupakan salah satu kajian yang diinisiasi oleh Kepala Badan Intelijen Strategis (KA BAIS) TNI.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
19/9/2023, 16.45 WIB

Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Yudo Margono memohon maaf atas pernyataannya kepada warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pemilihan diksi 'piting'  merupakan perumpamaan agar prajurit tak menggunakan senjata meredam kericuhan.

Pernyataan Yudo soal piting tersebut disampaikan saat memberikan arahan prajurit TNI di Cilangkap, Jakarta. Saat itu, ia menjawab pertanyaan Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Mochamad Hasan yang meminta bantuan alat penanggulangan huru-hara.

"Karena bahasa saya itu orang ndeso, biasa mungkin dulu waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya," kata Yudo di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9) dikutip dari Antara.

Yudo mengatakan konteks pernyataannya itu disampaikan menyikapi penanganan unjuk rasa yang tak perlu selalu menggunakan senjata. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu mengatakan TNI tidak mengerahkan pasukan ke Rempang.

"Kalau pengertian masyarakat lain-lain, ya, pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Yudo.

Jelang relokasi warga Pulau Rempang (ANTARA FOTO/Teguh Prih)

Adapun pengerahan prajurit TNI dalam jumlah besar akan dilakukan jika ada permintaan dari Polri. Saat ini, pasukan yang membantu adalah anggota kodim dan korem.

"Bahkan, awal sebelum terjadinya itu, saya sudah kirim Danpuspom TNI ke sini (Batam) agar jangan sampai TNI terlibat," katanya.

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pendekatan masalah di Rempang kurang pas sejak awal. Menurutnya, masalah pembebasan lahan seharusnya tak bermasalah jika identifikasi dilakukan dengan lengkap.

Luhut juga mengatakan umumnya masyarakat yang terdampak pembangunan tak menolak relokasi, asal uang penggantinya memadai. "Selama saya yang menangani, banyak pembebasan tanah tidak ada masalah," katanya di Jakarta, Selasa (19/9).
 
 
Reporter: Antara