Anies Kritik Pengangguran dan Ketimpangan Belum Teratasi di Era Jokowi
Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan mengatakan ketimpangan dan pengangguran merupakan masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Dia menilai pertumbuhan ekonomi belum berhasil menyelesaikan pengangguran dan ketimpangan.
"Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran tapi juga ketimpangan yang ada menjadi PR yang sesungguhnya," kata Anies dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 diadakan INDEF dan CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, investasi perlu lebih banyak mengalir ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor manufaktur dan pertanian. Dia mengkritik investasi di sektor pertambangan yang sangat tinggi, tapi tidak dinikmati oleh banyak orang.
Sektor pertambangan, kata dia, hanya menyerap 1 persen dari tenaga kerja. "Pertambangan yang menyerap 1 persen, investasi meningkat. Ini harus diubah. Kita harus mendorong sektor yang menyerap tenaga kerja untuk mengalami peningkatan," kata Anies.
Anies menuturkan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara pada 2022 sebesar 22,94 persen, tapi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,08 persen.
Laju PDRB Jawa Tengah 5,31 persen dan penurunan TPT 0,21 persen, Laju PDRB Papua 8,97 persen dan penurunan TPT 0,17 persen, serta Laju PDRB Jambi 5,13 persen dan penurunan TPT 0,06 persen.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di barat dan timur Indonesia yang terjadi selama 10 tahun terakhir. IPM Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 menjadi 74,19 pada 2022, sementara IPM Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dari 64,81 pada 2013 menjadi 69,47 pada 2022.
"Yang dibutuhkan bukan policy saja tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandangan kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan terhadap kualitas pertumbuhan ke depan," ujarnya.
Anies mengusulkan paradigma untuk menghadirkan satu kemakmuran, yakni dari fokus utama pertumbuhan menuju pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan. Dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sektoral dan teritorial. Selain itu, dari menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan persoalan warga.
Ia juga menekankan outcome yang harus dicapai berupa pengembangan kualitas manusia yang merata, pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kemudahan berbisnis dan investasi inklusif.