Citigroup berencana memangkas sekitar 20 ribu pekerja secara bertahap, dalam dua tahun ke depan. Keputusan untuk melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) keluar setelah kinerja perusahaan pada kuartal IV 2023, mencatatkan kerugian hingga US$ 1,8 miliar atau setara sekitar Rp 28 triliun.
Jumlah efisiensi ini meliputi 8 persen dari total pegawai perusahaan yang berjumlah 239 ribu.
Kinerja buruk pada kuartal terakhir tahun lalu terjadi karena adanya biaya US$ 3,8 miliar yang mencakup biaya reorganisasi, cadangan terkait devaluasi mata uang, sert ketidakstabilan di Argentina dan Rusia. Selain itu, pembayaran sebesar US$ 1,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.
Rencana PHK secara besar-besaran di Citigroup menjadi salah satu artikel terpopuler pada akhir pekan ini. Selain itu, simak juga artikel Top News lainnya, seperti mencuatnya isu koalisi capres Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, serta Kominfo yang menutup akses ke 51 konten hoaks.
Berikut Top News Katadata.co.id:
1. Citigroup akan PHK 20.000 Karyawan Usai Bukukan Kerugian Rp 28 Triliun
Citigroup berencana memangkas 20.000 pekerjanya yang akan dilakukan bertahap selama dua tahun ke depan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini diputuskan usai kinerja yang mengecewakan pada kuartal IV 2023 dengan kerugian mencapai US$ 1,8 miliar atau hampir Rp 28 triliun.
“Kuartal keempat jelas mengecewakan. Kami tahu bahwa tahun 2024 adalah tahun yang kritis,” kata CEO Citi Jane Fraser, seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu (13/1).
Bank investasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS) ini akan mengurangi tenaga kerja globalnya yang saat ini berjumlah 239.000 sebanyak 20.000 orang, atau sekitar 8% hingga 2026. “Termasuk PHK akibat reorganisasi besar-besaran,” kata Chief Financial Officer Citi, Mark Mason.
Namun beberapa analis mengatakan bahwa kinerja Citi kuat jika mengecualikan kinerja pada kuartal IV. “Pendapatan Citigroup tampak buruk dengan kerugian sebesar US$ 1,8 miliar, namun bisnis dasar bank tersebut menunjukan ketahanan,” kata analis dari konsultan manajemen Opimas, Octavio Marenzi.
Kerugian tersebut disebabkan oleh biaya sebesar US$ 3,8 miliar yang mencakup biaya reorganisasi, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran sebesar US$ 1,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.
2. Polisi Tangkap Pemilik Akun yang Ancam Tembak Anies saat Live Tiktok
Polri telah menangkap pemilik akun yang membuat cuitan terkait ancaman akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Sabtu (13/1). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol., Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan informasi penangkapan tersebut.
"Iya benar (sudah ditangkap)," kata Truno di Jakarta, Sabtu (13/1).
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengatakan pemilik akun TikTok @calonistri71600 berinisial AWK telah ditangkap oleh tim Siber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri di wilayah Jember.
"Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembak terhadap salah satu pasangan calon sudah ditangkap tadi pagi di daerah Jawa Timur, tepatnya TKP nya di Jember,” kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta.
Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, pelaku berinisial AWK berumur 23 tahun ditangkap pada Sabtu tanggal 13 Januari pukul 09.30 WIB. Penangkapan ini, terlaksana berkat kerja sama antara Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur berdasarkan informasi dari masyarakat.
3. Ganjar Pranowo Buka Suara Soal Isu Koalisi dengan Anies
Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD diisukan bakal berkoalisi dengan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, jika pilpres dilakukan dua putaran. Terkait hal ini, Ganjar Pranowo pun buka suara.
"Oh sabar, kami komunikasi dengan semuanya," kata Ganjar kepada wartawan, saat acara PENGUIN SeliweRUN di Jakarta, Minggu (14/1).
Isu soal adanya jalinan komunikasi koalisi Ganjar dengan koalisi nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sangat kencang di publik. Isu ini mencuat saat agenda debat calon presiden putaran ketiga yang diselenggarakan KPU.
Dalam debat tersebut, Ganjar dan Anies dinilai sama-sama 'memojokkan' calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Selain itu, ada beberapa momen yang menguatkan isu bersatunya Ganjar dan Anies. Misalnya saja, momen saat Anies bersalamam dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani usai debat capres. Anies juga mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP.
4. Yenny Wahid: Banyak yang Patah Hati dengan Pak Jokowi
Aktivitas politikus sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid selama masa kampanye sibuk luar biasa. Yenny berkeliling Jawa menggelar berbagai pertemuan dari kalangan Gen Z hingga para kyai untuk memobilisasi dukungan buat Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Yenny yang berstatus sebagai Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) selama kegiatan kampanyenya meninggalkan pekerjaannya sebagai Direktur Wahid Foundation. Dia juga rehat dari berbagai undangan sebagai pembicara dari banyak negara. "Saya baru bisa aktif kembali setelah pemilihan presiden selesai," kata Yenny dalam podcast Gultik -Pergulatan Politik- yang tayang di Youtube Katadata.
Dalam obrolan yang dipandu host Wahyu Muryadi, pemilik akun Om Why, Yenny bercerita banyak hal. Bukan hanya seputar pengalaman dan pandangan pribadinya di politik, Yenny juga membuka takbir hubungan sang ayah, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terhadap para kandidat, yakni Ganjar, Prabowo Subianto dan Cak Imin.
5. Kominfo Take Down 51 Konten Hoaks Selama Masa Kampanye Pemilu 2024
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan “take down” terhadap 51 konten hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah menerbitkan 175 klarifikasi atas kabar bohong mengenai Pemilu selama masa kampanye tersebut.
“Konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilu 2024 tidak sebanyak pada Pemilu 2019. Namun hoaks tetap menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (13/1).
Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.
“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.