Istana membantah kabar beredar Presiden Jokowi akan mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) bila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024. Kabar tersebut bermula dari video viral pejabat daerah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/1).
Ari mengatakan Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. "Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," kata dia.
Kebijakan pengangkatan ASN sebanyak 2,3 juta orang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Presiden mengumumkan kebijakan tersebut pada 5 Januari lalu. "Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," kata Ari.
Kabar ini bermula dari pernyataan Muhammad Hasbi yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam sebuah video yang viral. Dia menyatakan bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS bila Prabowo-Gibran menang saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK," ujarnya dalam video tersebut.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar, kini sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait itu.