Bappenas Hitung Makan Siang dan Susu Gratis Butuh Rp 185 T di 2025

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani (kanan), Menkes Budi Sadikin (kiri), dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
1/3/2024, 16.05 WIB

Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Katadata.co.id, perkiraan kebutuhan dana tersebut untuk beberapa kategori sasaran. Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun.

Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.

Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.

Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun. Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.

Ketiga, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis. Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil. Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan program dari presiden terpilih bakal diperhitungkan untuk APBN 2025. Saat ini Bappenas sedang menyusun hal tersebut.

“Tetapi ancar-ancarnya sudah dilakukan. Mengapa? Agar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang mengakomodasi program ikonik presiden terpilih,” kata Suharso di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2).

Adapun KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan RAPBN 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kabinet menyusun Rencana Kerja Pemerintah serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2025. Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis.

“Proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2).

Pagu indikatif sendiri adalah panduan perkiraan jumlah APBN yang akan pemerintah anggarkan, sesuai dengan anggaran dari masing-masing kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengingatkan program makan siang ini tak boleh melewati rentang defisit APBN di angka 2,45 persen—2,8 persen.

Dalam Visi misi 'Bersama Indonesia Maju' yang ditawarkan oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, anggaran yang dibutuhkan dalam program makan siang dan susu gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun. Kebijakan ini akan menyasar kepada siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren. Tujuannya untuk menekan dampak stunting atau tengkes.

Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Dengan rincian 30 juta anak pra-SD, 24 juta murid SD, 9,8 juta murid SMP dan 10,2 juta murid SMA. Selain itu, program makan siang gratis di sekolah juga menyasar kepada 4,3 juta santri dan 4,4 juta ibu hamil.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu