Saldi Isra Cecar Ahli Prabowo - Gibran soal Calon Dukungan Pemerintah

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mencecar ahli yang dihadirkan oleh kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Ahli bernama Halilul Khairi berulangkali menyebut frasa calon dukungan pemerintah saat memberikan keterangan.

“Ada dua sampai tiga kali saudara ahli menyebut calon dukungan pemerintah. Apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi?” kata Saldi kepada Halilul dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Halilul mengatakan frasa calon dukungan pemerintah tersebut merupakan permisalan dari tuduhan yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024. Salah satu dalil kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengenai ketidaknetralan penjabat kepala daerah.

“Saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari penjabatnya itu, dituduh atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah, misalnya gitu Prof.,” kata Halilul.

“Jadi kalau begitu ada calon yang diarahkan pemerintah, ya?” ujar Saldi.

“Kan tadi saya menyimulasikan, Pak, andai misalnya mendapat perintah,” kata Halilul.

Sali mengatakan pernyataan ahli seharusnya jelas atau clear sebab keterangan yang bersangkutan akan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. “Nanti kita lihat bersama risalahnya,” kata Wakil Ketua MK itu.

Adapun Halilul saat memberikan keterangan sebagai ahli memang sempat menyebutkan frasa calon dukungan pemerintah.

“Kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu, terutama tentu pemerintah, calon yang didukung pemerintah, dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas,” kata dia.

Halilul memaparkan bila penjabat kepala daerah diminta memenangkan pasangan calon tertentu, maka suara Prabowo-Gibran akan meningkat. Dia mencontohkan Aceh yang 23 dari 24 merupakan penjabat kepala daerah.

"Kalau dipakai untuk memobilisasi atau kalau kita menggunakan preposisi makin banyak penjabat kepala daerah maka makin efektif penambahan suara dari pihak pemerintah, logikanya Aceh adalah Aceh perolehan suara tertinggi karena dia adalah penjabat tertinggi provinsi se-Indonesia. Nyatanya 02 hanya 24 persen,” kata dia.

Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu kemudian membandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang paling sedikit penjabatnya.

“Nyatanya calon dukungan pemerintah mendapat suara 70 persen. Maka, kalau kita menggunakan keyakinan itu empiriknya tidak terlihat,” tutur Halilul.

Sedangkan, sambung dia, suara Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran bersaing ketat di DKI Jakarta yang merupakan daerah yang dikelola oleh penjabat gubernur.

“Calon 01 dan 02 mirip, menang nomor 2, tapi selisih 3 ribuan. Kalau dia efektif betul, seharusnya 100 persen mendekati 80 persen, karena semua aparatur pemerintahan DKI Jakarta di bawah kendali gubernur 100 persen,” katanya.