Projo Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Program Makan Gratis

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyambut positif rencana penambahan nomenklatur jumlah kursi kabinet pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi 40 kementerian.

Budi Arie mengatakan keputusan perubahan nomenklatur kementerian merupakan hak khusus bagi presiden terpilih. "Itu hak prerogatif Pak Presiden, kami pokoknya yang terbaik untuk bangsa, negara, buat negara kami dukung," kata Budi Arie kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat pada Selasa (7/5).

Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengatakan, penambahan kementerian  diperlukan karena sejumlah lembaga yang ada saat ini dianggap belum mengakomodasikan kebijakan prioritas Prabowo-Gibran.

Satu di antaranya yakni makan siang dan susu gratis yang menjadi janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden tahun ini. "Misalnya soal gizi, perlu ada satu lembaga yang mengurusi soal gizi masyarakat," ujar Budi Arie.

Menurut Budi Arie, tiap-tiap presiden memiliki skala keperluan prioritas yang berbeda. "Selalu setiap perkembangan jaman ada keperluan-keperluan baru yang memerlukan adanya penambahan. Nanti secara resmi akan diumumkan oleh Pak Prabowo," kata Budi Arie.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai wacana penambahan nomenklatur kementerian bisa saja terjadi di pemerintahan Prabowo - Gibran. Bahkan ia menilai penambahan dimungkinkan hingga menjadi 40 kementerian dan lembaga.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip Selasa (7/5).

Menurut Habiburokhman, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja. Atas alasan itu dia menilai keberadaan kabinet yang besar bisa saja berarti baik.

“Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujarnya.

Habiburokhman pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Ia menyebut pemerintahan Prabowo - Gibran akan lebih mengutamakan efektivitas pemerintahan dibanding urusan politis.