Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah transparan menjelaskan mundurnya Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Pemerintah menurut Puan harus bisa menjelaskan dengan terbuka agar tidak menimbulkan simpang siur.
"DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan, bisa menjelaskan kenapa Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN itu mundur," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).
Puan berharap mundurnya dua pucuk pimpinan tak menghambat pelaksanaan IKN ke depannya. Transparansi dari pemerintah diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor yang tertarik untuk turut membangun IKN.
“Agar pelaksanaan IKN itu bisa berjalan dengan target dengan pemerintah," kata Puan.
Terkait Kepala IKN definitif, Puan mengatakan pemerintah saat ini perlu berkomunikasi dengan pemerintah mendatang. Hal itu diperlukan agar keberlanjutan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (3/6). Langkah serupa juga ditempuh Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pelaksana Tugas alias Plt Kepala Otorita IKN. Sementara Plt Wakil Otorita IKN diserahkan kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Keduanya mulai aktif mengemban tugas sebagai plt Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN lewat penerbitan keputusan presiden per Senin (3/6).
Mengenai jabatan barunya, Basuki mengatakan tugas sebagai Plt Kepala Otorita IKN serupa dengan peran yang sebelumnya dijalankan oleh pejabat sebelumnya. Dia menguraikan bahwa dirinya diminta untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan fasilitas dan infrastruktur IKN.
"Kami berdua ditugaskan untuk mempercepat pengembangan pembangunan IKN dengan konsep negara Nusa Rimba," kata Basuki pada kesempatan yang sama.
Basuki menambahkan, penunjukkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Otorita IKN bertujuan untuk mempercepat persoalan tanah di IKN. Ini diharapkan dapat memperlancar laju serapan investasi di IKN. Apalagi, Basuki dan Raja Juli juga mendapat tugas dari Jokowi untuk menyelesaikan status tanah di IKN
"Apakah ini dijual, disewa ataukah KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya, " ujar Basuki.