KPU Evaluasi Keamanan Siber Data Pilkada Antisipasi Serangan Siber PDN

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan pidato saat Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029 di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (5/5/2024).
Penulis: Ira Guslina Sufa
26/6/2024, 17.25 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi sistem pengamanan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Upaya ini dilakukan seiring dengan terjadinya gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang berlangsung sejak 20 Juni 2024.

"Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama," kata Ketua Umum KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Rabu (26/6).

Menurut Hasyim harus ada perbaikan dan evaluasi sistem keamanan siber kepemiluan. Ia menilai urusan pemilu dan pilkada menjadi kebijakan strategis nasional. 

Hasyim menjelaskan saat ini data mengenai kepemiluan dijaga oleh lembaga pemerintahan yang sudah punya wewenang. Meski begitu, KPU menurut dia akan berkomunikasi dengan lembaga yang sudah ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut para peretas minta tebusan Rp 131 miliar atas tindak peretasan PDN. Serangan ke PDN ini berdampak pada 210 data instansi. Salah satunya yakni gangguan di sistem keimigrasian.

Meski begitu, Hasyim mengatakan sejauh ini KPU tidak terdampak peretasan Pusat Data Nasional yang tengah dalam pemulihan. "Sepanjang yang saya ketahui dari Tim Pusdatin dari Tim Kesekjenan KPU, laporan yang kami terima alhamdulillah baik-baik saja tidak terkena itu," jelas Hasyim.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan sejumlah layanan berangsur pulih usai gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Beberapa layanan yang sudah pulih adalah layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). 

Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom Sigma, dan beberapa kementerian/lembaga pengguna PDSN 2 berangsur memulihkan sistem layanan yang terdampak. Semuel menyatakan, proses pemulihan jangka pendek dilakukan dengan mengembalikan layanan di disaster recovery center (DRC) 

Sementara dengan menggunakan data backup PDNS 1 dan PDNS 2. Semuel mengatakan bahwa saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant PDNS 2.