Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong program kartu prakerja berlanjut di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi membahas itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta, hari ini.
“Mengenai prakerja capaian-capaiannya baik. Ke depan presiden minta supaya itu masuk di dalam APBN 2025,” kata Airlangga saat ditemui seusai pertemuan dengan Jokowi pada Jumat (9/8).
Airlangga juga melaporkan pencapaian kinerja neraca dagang Indonesia dan Cina yang menembus surplus US$ 8 miliar atau sekira Rp 129,4 triliun. “Tidak banyak negara yang bisa surplus dengan Cina, sehingga daya saing kita baik,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menargetkan penerima Kartu Prakerja di 2024 mencapai 1,2 juta orang. Anggaran yang digelontorkan untuk Kartu Pekerja sepanjang tahun ini mencapai yakni Rp 4,8 triliun.
Program Kartu Prakerja tahun ini menyasar pelatihan di sektor digital. Namun sektor-sektor nondigital lainnya, terutama di bidang pengoperasian alat berat juga tetap menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam program pelatihan.
Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin melaporkan sejak awal peluncurannya pada April 2020 hingga Desember 2023, program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan kepada 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.
Selama tiga tahun lebih tersebut, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif di antaranya 51% perempuan, 48% berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2% dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas.