PKS soal Jokowi Sebut IKN Keputusan Rakyat: Tak Sesuai Fakta di Lapangan

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan didampingi Plt Ketua OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Plt Wakil Ketua OIKN Raja Juli Antoni saat peresmian Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).
Penulis: Ade Rosman
Editor: Agustiyanti
27/9/2024, 20.07 WIB

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebut kepindahan ke Ibu Kota Nusantara merupakan keputusan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9). 

"Yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Jokowi saat itu menyimpulkan bahwa IKN merupakan keputusan rakyat, tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mengesahkan UU IKN. Padahal, menurut Hidayat, tak seluruh anggota DPR setuju dengan pemindahan ibu kota.

"Fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak secara UU sejak diputuskan di Paripurna termasuk ada revisi terhadap UU itu pun PKS menolak," kata dia.

Hidayat mengklaim, terdapat dua survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 57% masyarakat Indonesia tak sepakat ibu kota pindah ke IKN.

"Jadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang di lapangan dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja gitu. Apalagi sudah terakhir masa jabatan beliau dan jelas sekali berkali-kali diputuskan kan tidak terlaksana," kata HNW.

Wakil Ketua MPR itu pun mengatakan bahwa kini Keppres pemindahan menjadi keputusan presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto. 

Reporter: Ade Rosman