PDIP Nilai Ada Motif Politik di Balik Kabar Hasto Tersangka Kasus Harun Masiku
Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai kabar ditetapkannya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat unsur politis.
"Kita bisa lihat dengan kasat mata ini adalah proses hukum yang dibalut dengan rekayasa politik," kata Komarudin dalam keterangannya, Selasa (24/12).
Komarudin pun menginstruksikan pada seluruh kader PDIP untuk tak gentar menghadapi situasi tersebut.
Ia meminta seluruh kader dan simpatisan dari Sabang sampai Merauke tak gentar dengan rumor yang menerpa.
"Satukan barisan di bawah komando ketua umum Megawati Soekarnoputri," kata Komarudin.
Informasi penetapan tersangka Hasto berkembang seiring dengan kabar keluarnya surat penyidikan atau Sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka usai ekspose yang dilakukan pada 20 Desember 2024.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum membenarkan kabar penetapan tersangka Hasto. "Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya," kata Tessa kepada awak media.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan akan turun tangan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.
"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong," kata Megawati saat berpidato dalam acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).