FORMAPPI: DPR Tidak Berani Tanggapi Tuntutan Massa

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menyayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tak sekalipun menjumpai atau memberikan tanggapan resmi atas tuntutan para pengunjuk rasa dalam aksi yang berlangsung Senin (25/8) hingga Kamis (28/8) malam.

“DPR nampaknya tidak berani menjumpai massa, tidak berani memberikan respons yang bisa diterima rakyat,” tulis FORMAPPI dalam keterangannya, Jumat (29/8). 

Awalnya, aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir dipicu oleh tunjangan anggota DPR yang terlalu tinggi, sementara mayoritas rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Para pengunjuk rasa mendesak tunjangan DPR dibatalkan dan meminta para wakil rakyat lebih peduli terhadap kondisi masyarakat.

FORMAPPI menilai fokus demonstrasi yang tertuju pada DPR seharusnya membuat lembaga legislatif merasa bertanggung jawab untuk menghadapi massa secara langsung. Namun, ketidakberanian DPR menemui pendemo dinilai mencerminkan keengganan untuk menuruti tuntutan. FORMAPPI menilai hal ini malah merugikan DPR.

“Tidak adanya respons resmi DPR sebagai lembaga dan juga masing-masing sebagai anggota DPR tentu saja merupakan sebuah keputusan yang tidak masuk akal,” kata FORMAPPI.

DPR Justru WFH Demi Hindari Demo

FORMAPPI menyebut massa yang melakukan aksi bukan meminta DPR mengawasi pemerintah. Mereka menyampaikan aspirasi langsung untuk wakil rakyat. Menurut FORMAPPI, DPR tetap ingin mempertahankan posisi mereka, tetapi enggan menyesuaikan tunjangan sesuai keinginan rakyat. 

Hal ini terlihat dari tidak adanya respons resmi DPR selama sepekan demonstrasi. DPR juga memutuskan untuk work from home (WFH) atau bekerja dari rumah saat gedung DPR didatangi para pengunjuk rasa. Tak hanya itu, rapat-rapat dibatalkan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan pendemo. 

“Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak pengecut,” ujar FORMAPPI.

FORMAPPI menilai sikap DPR yang menghindar dari tuntutan massa aksi semakin menurunkan kredibilitas lembaga legislatif. Jika anggota DPR enggan atau malu bertemu rakyat, setidaknya lembaga tersebut memberikan respons resmi atas aspirasi yang disampaikan pendemo.

Organisasi tersebut mengatakan hilangnya kepercayaan rakyat merupakan kesalahan politik terbesar bagi anggota DPR karena sama artinya dengan mencabut legitimasi yang diberikan melalui pemilu. Dengan kondisi ini, DPR dinilai semakin kehilangan legitimasi dan kewenangan sebagai wakil rakyat.

“Legitimasi sebagai wakil rakyat otomatis hilang ketika rakyat yang memberikan legitimasi itu sudah tidak percaya lagi pada DPR,” ucap FORMAPPI. 

FORMAPPI menegaskan, dalam kondisi ini, tak ada alasan bagi anggota DPR untuk melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat.

Tragedi yang terjadi Kamis (28/8) malam, menyebabkan satu orang meninggal dunia. FORMAPPI menuntut tanggung jawab dari DPR dan menekankan bahwa DPR seharusnya menyadari dampak dari sikap menghindar yang memicu insiden yang merugikan rakyat. 

Di samping itu, FORMAPPI menyoroti pernyataan anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur. Menurut FORMAPPI, respons seperti ini tidak relevan dengan tujuan aksi yang berfokus pada DPR.

FORMAPPI meminta DPR segera memberikan pernyataan resmi, sekaligus memastikan aparat keamanan bertindak profesional dan tidak menggunakan kekerasan terhadap pendemo.

“Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat,” kata FORMAPPI.