BGN Janjikan Sistem Data Laporan Keracunan MBG Segera Jalan, Mirip saat Covid-19

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya memastikan pihaknya segera membentuk sistem pelaporan kasus keracunan yang terintegrasi dengan program makan bergizi (MBG). Mekanisme pelaporan ini akan dibuat rutin dan dapat diakses oleh publik dengan skema yang serupa seperti sistem pelaporan berkala kasus Covid-19.

Dadan mengatakan sistem pelaporan kasus keracunan MBG terhubung dengan basis data milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Melalui sistem ini, BGN bersama Kemenkes akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan terkait potensi kasus keracunan, serta menampilkannya secara berkala seperti mekanisme pelaporan pada masa pandemi.

“Sekarang mulai efektif berjalan di data Kemenkes,” kata Dadan lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (7/10).

Dosen Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menyampaikan Kemenkes sedang menyiapkan sistem atau mekanisme agar data pelaporan kasus keracunan MBG dapat segera diakses publik.

Kendati begitu, Dadan enggan menjelaskan secara lanjut terkait kapan sistem pelaporan tersebut dapat diliris ke publik sehingga masyarakat bisa memantau secara aktual kasus keracunan MBG. “Secepatnya sedang disiapkan Kemenkes. Secepatnya,” ujar Dadan.

 Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan sudah ada regulasi laporan rutin yang diperoleh dari catatan puskesmas, dinas kesehatan daerah hingga Kementerian Kesehatan. Konsolidasi data itu nantinya akan dihimpun bersama oleh Kementerian Kesehatan dan BGN dalam sistem pelaporan kasus keracunan akibat program MBG nantinya.

“Teringat ini seperti (era) Covid dulu ya. Tadi yang kami bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kami ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka,” kata Budi Gunadi dalam Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program MBG di Kementerian Kesehatan pada Kamis (2/10).

Frekuensi pelaporan kasus keracunan MBG nantinya bisa terpantau dan terekam berkala secara harian, mingguan atau bulanan. Mekanisme ini diharapkan dapat memudahkan publik untuk memeroleh akses perkembangan kasus secara terkini atau real time.

“Kami harapkan mungkin nanti akan ada koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu misalnya ada update harian, mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat Covid,” ujar Budi Gunadi.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, pada 26 September lalu menyampaikan ada 5.914 penerima manfaat MBG mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September yang tersebar di 70 lokasi. Para penerima yang menjadi korban terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. BGN mencatat kasus tersebut tersebar di tiga wilayah.

Wilayah II atau Jawa menjadi yang tertinggi dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. Di urutan berikutnya, Wilayah I yakni Sumatra melaporkan 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak. Sementara Wilayah III yang mencakup NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, tercatat ada 20 kasus dengan 997 orang mengalami keracunan.