Daftar Lengkap Perkiraan UMP 2026 di 38 Provinsi, Jawa Tengah Paling Rendah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pemerintah daerah segera menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi paling lambat pada Rabu (24/12) pekan depan. Hal itu disampaikan seiring dengan telah rampungnya Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12). 

Menurut Yassierli PP yang diterbitkan menjadi dasar dalam penghitungan komponen upah untuk 2026. Dia menjamin tidak akan ada penurunan upah minimum, meskipun suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.

“Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan inflasi,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan seperti dikutip Kamis (18/12). 

Ia menjelaskan formula kenaikan upah adalah inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin. Untuk itu pengupahan akan tetap naik meskipun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tercatat negatif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan III 2025, yakni Provinsi Papua Barat (-0,02) dan Provinsi Papua Tengah (-4,74).

“Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, dan kalau tinggi itu disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang dominan,” ucap Yassierli.

Merujuk pada aturan terbaru, jika dihitung berdasarkan rata-rata kenaikan UMP 2026 menggunakan formula Alfa 0,7 maka pada tahun depan, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi. Sementara itu, Jawa Tengah menduduki posisi dengan UMP terendah.

Menurut Yassierli, kebijakan Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023. Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Yassierli sebelumnya memastikan formula upah minimum yang digunakan tidak akan berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yakni jumlah antara inflasi dan hasil perkalian antara indeks tertentu dan pertumbuhan ekonomi. Adapun penentuan indeks tertentu akan mempertimbangkan 200 harga barang dalam yang masuk daftar Kebutuhan Hidup Layak di tingkat provinsi.

Dengan menggunakan formula yang ditetapkan pemerintah, berikut daftar perkiraan rata-rata UMP 2026 di 38 provinsi yang disusun oleh tim Katadata.co.id

Data diolah merujuk PP Pengupahan terbaru

Aturan tentang penyesuaian upah minimum umumnya terbit sekitar 20 November setiap tahunnya. Namun tahun ini tidak terjadi karena pemerintah harus menetapkan angka KHL di tiap provinsi sebagai dasar penentuan indeks tertentu.

Menurut Menaker, penentuan indeks tertentu dalam bentuk rentang dapat menekan disparitas antar kabupaten/kota di provinsi yang sama. Sebab, KHL yang dikaji saat ini lebih besar dari jumlah barang pada 2020 sejumlah 64 komponen.