Prabowo Sebut White House hingga Rockefeller Institute Pelajari MBG

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pihak Istana Kepresidenan Amerika Serikat (AS) atau White House saat ini tengah mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut kajian itu dilakukan oleh para ahli dari AS.

"Baru satu hari yang lalu, para ahli dan pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita ini," kata Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kepada 4.011 peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Senin (2/2).

Menteri Pertahanan 2019-2024 itu menambahkan ada ahli dari Rockefeller Institute yang menilai MBG sebagai investasi paling bernilai. Menurut Prabowo, pihak Rockefeller Institute menyebut setiap Rp 1 investasi yang dialokasikan untuk MBG berpotensi menghasilkan pelipatan nilai ekonomi lima hingga 35 kali lipat.

"Empat bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rockefeller Institute datang ke saya. Dia mengatakan MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara," ujar Prabowo.

Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan program MBG sejauh ini telah menjangkau 60,04 juta penerima manfaat setiap hari yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah ini dianggap setara dengan total populasi Afrika Selatan (Afsel).

Layanan MBG didukung oleh 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, serta 13.829 SPPG lainnya masih dalam proses pengembangan.

Prabowo mengatakan pencapaian MBG melampaui berbagai prediksi pesimistis yang meragukan kemampuan Indonesia menjalankan program berskala besar tanpa masalah serius.

“Banyak orang hebat meramalkan (MBG, red) pasti gagal, sekian ribu keracunan. Kita makan di restoran Jakarta saja ada keracunan, kalau kita jumlahkan berapa milyar makanan yang sudah kita bagi? Statistiknya adalah 0,008 atau 7 persen, artinya apa? Artinya, 99,99 persen usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” ujarnya.

Bila cakupan MBG mencapai target 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026, kata dia, program ini berpotensi menciptakan sekitar 3 hingga 5 juta lapangan kerja.