Pemerintah Salurkan Rp2 Triliun Bansos untuk Korban Banjir Sumatra

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp2 triliun untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sebagian besar bansos sudah disalurkan dan sebagian kecil lainnya dalam proses pencairan. Ia menyebut penanganan dilakukan melalui dua skema utama, yakni bansos reguler dan bansos kebencanaan atau bantuan sosial adaptif.

Untuk bansos reguler, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1,83 triliun sejak awal Februari kepada lebih dari 1,7 juta penerima manfaat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Untuk tiga provinsi saja, total anggarannya Rp1,83 triliun dengan penerima lebih dari 1,7 juta,” ujar Mensos dalam rapat bersama DPR RI, Rabu (18/2).

Sementara itu, bansos adaptif difokuskan pada dukungan logistik dan dapur umum pada masa tanggap darurat, serta santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat saat fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan jaminan hidup serta bantuan pemulihan sosial-ekonomi.

Berdasarkan data sementara yang digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran, tercatat 562 ahli waris korban meninggal dunia. Kemudian terdapat lebih dari 133 ribu kepala keluarga (KK) penerima bantuan isi hunian dan santunan stimulus ekonomi, serta sekitar 473 ribu jiwa penerima jaminan hidup.

Mensos menyampaikan, penyaluran santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia telah mencapai Rp14 miliar lebih untuk 990 korban, dengan nilai santunan Rp15 juta per korban.

Sementara bantuan jaminan hidup telah mulai disalurkan di empat kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Padang Sidempuan, dan Padang Panjang, dengan total nilai lebih dari Rp20 miliar.

Adapun bantuan isi hunian yang telah tervalidasi dan siap disalurkan mencapai Rp98 miliar lebih untuk 32 ribu keluarga penerima manfaat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari sisi kesiapan anggaran, Mensos menyebut kebutuhan total bansos kebencanaan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Saat ini, sekitar Rp600 miliar lebih telah tersedia melalui Rincian Output Direktif khusus Presiden.

Selain itu, sebagian anggaran lainnya tengah diajukan kepada Menteri Keuangan untuk memenuhi kebutuhan jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan pemulihan ekonomi.

“Sudah ada 29 dari 53 kabupaten/kota yang tervalidasi oleh Kemendagri dan siap disalurkan. Kami mengikuti pola penyaluran BNPB, yang sudah menyalurkan lebih dulu minggu lalu, dan kami menyusul,” ujarnya.