Dana Bencana Sumatra dan Aceh Tersalurkan 40% dari Anggaran

Pemerintah tak berencana menambah anggaran bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh. Alasannya, hingga kini dana yang tersalurkan sekitar 40% dari anggaran bencana yang disiapkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencatat total bantuan yang telah disalurkan lebih dari Rp 700 miliar kepada 53.000 penerima manfaat. Adapun bantuan senilai Rp 218 miliar sedang dalam proses verifikasi data untuk sekitar 337 penerima manfaat.

"Alokasi bantuan yang kami berikan dari Kementerian Sosial untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra itu lebih dari Rp 2,2 triliun," kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (25/3).

Gus Ipul berencana untuk menggunakan seluruh alokasi bantuan tersebut kepada korban bencana di Pulau Sumatera. Namun penyaluran bantuan tersebut akan bergantung pada proses verifikasi di lapangan.

Menurutnya, proses verifikasi tersebut penting lantaran penyaluran bantuan dari pihaknya diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, pemerintah telah menginstruksikan agar penyaluran bantuan bencana disalurkan secara hati-hati dan cepat.

"Kalau anggaran bantuan bencana kurang, kami akan ajukan lagi ke Kementerian Keuangan dalam bentuk Anggaran Biaya Tambahan. Semua bantuan ini langsung diterima penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia," katanya.

Secara rinci, bantuan tersebut mulai dari pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH), penempatan di hunian sementara, hingga pembangunan hunian tetap dan relokasi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, bantuan ini disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, yakni ringan, sedang, hingga berat atau hilang. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan tunai perorangan.

“Ada dua macam, bantuan untuk kerusakan rumah, dan bantuan untuk perorangan,” kata dia dalam konferensi pers koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, di kantornya, Senin (26/1).

Untuk bantuan perorangan, pemerintah memberikan bantuan meliputi uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan senilai Rp 3 juta, serta bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta.

“Ini diserahkan kepada para bupati oleh kota yang menentukan, apakah orang itu layak untuk mendapatkan bantuan stimulan. Karena di lapangan kan case-nya beda-beda. Ada yang rumahnya nggak rusak sama sekali, tapi sawahnya habis,” kata dia.