Indonesia Tolak Pungutan Tol Laut di Selat Hormuz

Pemerintah Indonesia menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol laut bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Sikap ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam konfrensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, pada Rabu (22/4).

Sugiono mengatakan sikap tersebut sejalan dengan posisi sejumlah negara dalam forum internasional tentang pemulihan navigasi di Selat Hormuz yang dipelopori oleh Inggris dan Prancis. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu berpendapat, bahwa praktik pemungutan biaya terhadap kapal yang melintas bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi.

“Saya mewakili Bapak Presiden hadir secara daring di rapat tersebut. Yang intinya, bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” kata Sugiono.

Ia mengatakan, Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA). Penerapan pungutan sepihak dinilai berpotensi melanggar ketentuan internasional.

“Konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz,” ujar Sugiono.

Lebih jauh, Sugiono menceritakan adanya pembahasan mengenai rencana pembentukan misi perlindungan militer yang bersifat damai untuk mengawal kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Misi ini dirancang tetap mengacu pada hukum internasional serta kemungkinan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengamanan jalur tersebut menjadi krusial karena Selat Hormuz tidak hanya dilalui pengiriman minyak, tetapi juga berbagai komoditas penting lainnya dalam rantai logistik global. Selain itu, langkah normalisasi juga mencakup upaya pembersihan ranjau laut di sekitar wilayah selat guna mengupayakan keamanan pelayaran internasional tetap terjaga.

“Ini sifatnya peaceful military protection, jadi kapal-kapal yang lewat akan dikawal agar bisa melintas dengan aman. Namun ini masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut,” ujar Sugiono.

Ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Amerika Serikat menyatakan bakal memulai blokade terhadap lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Sementara Iran secara efektif telah menutup Selat tersebut, jalur yang mengangkut sekitar seperlima konsumsi minyak dunia.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan penutupan berkelanjutan Selat Hormuz sangat merugikan pelayaran global dan menambah tekanan terhadap biaya hidup.

“Pekan ini Inggris dan Prancis akan menjadi tuan rumah bersama sebuah pertemuan puncak untuk memajukan kerja pada rencana multinasional yang terkoordinasi, independen, guna melindungi pelayaran internasional ketika konflik berakhir,” tulis Starmer di X, sebagaimana diberitakan oleh Reutres pada Senin (13/4), lalu.

Inggris sebelumnya telah mengumpulkan perwakilan dari lebih dari 40 negara yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memulihkan kebebasan navigasi. Adapun AS tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut.

Iran kini membatasi ketat lalu lintas tersebut sebagai respons atas perang yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang makin meruncing sejak 28 Februari lalu. Mereka menerapkan skema gerbang tol maritim bagi kapal yang ingin melintas.

Melalui Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Iran secara aktif memungut biaya dari kapal-kapal asal negara yang dianggap bersahabat sebagai syarat untuk mendapatkan izin melintas dengan aman di Selat Hormuz.

Analis dari jurnal pelayaran Lloyd’s List menyebut Iran menerapkan sistem gerbang tol dengan setidaknya satu kapal dilaporkan membayar US $2 juta untuk mendapatkan izin melintas dengan aman. Sebagian besar perusahaan pelayaran tidak membayar biaya tersebut dan tidak berani melintasi selat, sehingga memilih menunggu dengan berlabuh di kedua sisi perairan.

Sebanyak 24 kapal dilaporkan melintas di Selat Hormuz pada pekan terakhir Maret lalu, merosot tajam dibandingkan 600 kapal pada akhir Februari. Sejumlah perusahaan pelayaran tetap bersedia membayar biaya yang diminta Iran untuk melintasi Selat Hormuz.