Prabowo Minta BGN Kaji Data Penerima MBG dan Tata Ulang SPPG, Rampung Sebulan

Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengkaji ulang data penerima Makan Bergizi Gratis yang kini mencapai 63 juta orang.  

Pelaksana Harian Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan salah satu data yang akan dikaji adalah indikator program MBG terhadap seluruh penerima MBG tersebut. 

"Presiden memberikan waktu sebulan ke kami untuk mempertajam data lagi. Presiden mengatakan: sudah itu dulu yang 63 juta dipastikan dulu saja datanya. Itu pekerjaan rumah kepada kami," kata Arumsari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Jumat (17/7).

Arumsari mengatakan Kepala Negara juga menginstruksikan untuk menata ulang distribusi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Namun Prabowo memerintahkan agar penataan ulang tidak merugikan pihak investor, dapur SPPG, maupun negara.

Hingga 30 April 2026, terdapat 27.427 SPPG yang tercatat dalam basis data BGN. Secara jumlah, angka ini menunjukkan ekspansi program yang masif dalam waktu relatif singkat, kurang dari dua tahun sejak Prabowo dilantik menjadi presiden. Namun, distribusinya tidak merata.

"Presiden sangat bijak dengan mengatakan dibukanya opsi restrukturisasi pada hal-hal yang diperlukan. Contohnya, restrukturisasi skema insentif dalam waktu 3-5 tahun," katanya.

Berdasarkan data BGN, sebagian besar SPPG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, sejumlah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru memiliki jumlah SPPG yang terbatas.

Sebagai contoh di Kabupaten Pegunungan Bintang, Puncak, dan Tolikara yang punya persentase penduduk miskin di atas 30%, tak ada SPPG sama sekali. Ada pula Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, dan Mappi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 20%, memiliki rasio SPPG per 10 ribu penduduk di bahwah 0,5.

Sebaliknya, rasio SPPG di Pulau Jawa mencapai  satu per 10 ribu penduduk meski bukan termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Ketimpangan juga terlihat pada sebaran SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Analisis BRIN menemukan 149 kabupaten/kota atau sekitar 29% wilayah yang masuk kategori stunting tinggi—di atas median nasional—justru minim layanan MBG. Di Papua, misalnya, Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya dilanda stunting parah, tetapi tak satu pun SPPG beroperasi.

Pola serupa terlihat ketika distribusi SPPG dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Badan Pangan Nasional (Bapanas). Banyak daerah dengan tingkat kerentanan pangan tinggi justru dilayani terbatas oleh MBG. Mayoritas wilayah tersebut berada di Indonesia Timur.

Peneliti BRIN Yanu Endar Prasetyo mengatakan, risetnya bertolak dari pertanyaan apakah dapur MBG dibangun di daerah yang paling membutuhkan intervensi negara. Sebab sejak awal pemerintah menyebut program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi buruk hingga membantu kelompok miskin.

“Semakin ke timur, tingkat kemiskinan, stunting, dan kerawanan pangan cenderung semakin tinggi. Karena itu, seharusnya dapur MBG lebih dulu diprioritaskan ke wilayah-wilayah tersebut,” kata Yanu.