Prabowo Ungkap Alasan Tolak Utang dari IMF: Pilih Efisiensi Termasuk Tutup BUMN

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasan pemerintahannya menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa waktu lalu. Ia menyebut memilih mengandalkan kemampuan pembiayaan dalam negeri dan efisiensi anggaran untuk memenuhi kebutuhan negara.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menceritakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mendapat tawaran pinjaman IMF saat berada di Washington, Amerika Serikat (AS) beberapa bulan lalu.

Namun, Prabowo mengatakan pemerintah tidak mengambil tawaran tersebut karena Indonesia masih mampu menjalankan pemerintahan tanpa pinjaman dari IMF.

“Saya kira kemarin beberapa bulan yang lalu kaget menteri keuangan kita di Washington D.C ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini tidak ingin terlalu banyak menambah pinjaman dari berbagai sumber. Ia mengatakan pihaknya tetap akan memilih sumber pembiayaan dengan tingkat bunga paling rendah.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mengandalkan penghematan anggaran untuk memperkuat kemampuan pembiayaan negara. Salah satu sumber dana itu berasal dari penataan dan pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terus mengalami kerugian.

Menteri Pertahanan 2019-2024 itu mengatakan telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan. Langkah tersebut saat ini menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun bagi pemerintah.

“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi,” kata Prabowo.

Lebih jauh, pemerintah juga berencana menargetkan penutupan hingga 700 BUMN hingga akhir 2026. Prabowo memperkirakan jumlah BUMN setelah proses penataan tersebut hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Menurutnya, langkah tersebut dijalankan untuk menjaring penghematan sekitar Rp100 triliun dari biaya operasional rutin, termasuk dari gaji direksi dan komisaris badan usaha.

Penghematan tersebut mencakup berbagai biaya rutin BUMN, termasuk gaji direksi dan komisaris. “Harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, komisaris,” kata ujar Prabowo.

Pemerintah juga mencatat efisiensi dari berbagai sektor lain yang secara keseluruhan mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahun. “Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” kata Prabowo.