Beda Pola Elektabilitas Prabowo dan Pendahulunya di Tahun Kedua Pemerintahan

Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto bekalangan ini menjadi perhatian publik. Berbagai survei dari sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan menjelang dua tahun pemerintahan sang kepala negara.

Temuan terbaru Tempo Data Science yang diterbitkan pada 27 Agustus lalu menempatkan elektabilitas Prabowo hanya 15%, jauh di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mencapai angka 42%. Anies Baswedan berada di posisi ketiga atau setelah Prabowo, dengan elektabilitas 10%, lalu disusul Gibran Rakabuming Raka sebesar 6%.

Temuan Tempo itu tak jauh berbeda dari tren sebelumnya yang terpotret dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli lalu. Pada waktu itu, elektabilitas Prabowo berada di angka 14,5%, sementara Dedi Mulyadi mencapai 35%.

General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam mengatakan, kedekatan dengan rakyat memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendongkrak elektabilitas Dedi Mulyadi. Kendati demikian, faktor kedekatan belum dapat disebut sebagai faktor utama.

Dalam survei Tempo Data Science periode 31 Juli-11 Agustus, bupati Purwakarta periode 2008-2018 itu memiliki sejumlah indikator persepsi publik yang kuat. Dalam survei tersebut, ia memperoleh tingkat kesan positif 98%.

Pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu juga unggul dalam sejumlah indikator persepsi politik. Sebanyak 30% responden menyebut Dedi Mulyadi ketika ditanya tokoh yang paling pertama muncul di pikiran mereka (top of mind), sedangkan Prabowo memperoleh 20%.

Tempo melakukan survei itu terhadap 1.260 responden yang memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error -2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Di sisi lain, Khairul Anam mengatakan data uji hubungan yang dilakukan Tempo Data Science menunjukkan elektabilitas Prabowo berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan sejumlah program pemerintah.

Elektabilitas Prabowo mencapai 59% pada kelompok responden yang menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) "sangat baik". Elektabilitas Prabowo juga mencapai 41% pada kelompok yang menilai Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kopdes berjalan "baik".

Namun, penilaian positif terhadap program pemerintah belum otomatis membuat Prabowo mengungguli Dedi. Pada kelompok yang menilai MBG "baik", misalnya, elektabilitas Dedi mencapai 51%, sedangkan Prabowo 34%. Pada kelompok yang menilai Kopdes "baik", Dedi memperoleh 44%, sementara Prabowo 41%.

“Karena itu, jika Prabowo ingin meningkatkan kembali elektabilitasnya, kuncinya cuma satu, perbaiki kinerja pemerintah. Perbaiki kondisi ekonomi dengan ciptakan lapangan kerja dan jaga harga-harga,” kata Khairul Anam lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (4/9).

Pengaruh Kinerja Pemerintah dan Tekanan Ekonomi

Penurunan elektabilitas Prabowo berjalan searah dengan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei Tempo mencatat hanya 37% responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja keduanya.

Angka itu turun tajam dibandingkan 75% pada Desember 2025 dan 58% pada Maret 2026. Dengan demikian, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran telah turun 38 poin persentase dibandingkan Desember 2025.

Temuan tersebut sejalan dengan penilaian Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Ia berpendapat, penurunan elektabilitas Prabowo berkaitan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, sejumlah program yang menjadi andalan presiden, terutama MBG, belum memberikan efek optimal yang diharapkan pemerintah. Agung menyebut pelaksanaan MBG belakangan justru kerap menjadi sorotan publik.

Kondisi itu membuat program yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan politik pemerintahan Prabowo justru berpotensi menjadi beban bagi elektabilitas sang presiden.

“Ditambah kembali ada beberapa insiden ratusan siswa keracunan MBG di Jawa Timur, Tana Toraja, Rembang, Berastagi,” kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Jumat (4/9).

Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki program-program populis yang telah berjalan apabila ingin membalikkan tren penurunan approval rating dan elektabilitas Prabowo. Approval rating mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan atau pejabat yang sedang menjalankan kekuasaan. Sementara elektabilitas mengukur kecenderungan pilihan masyarakat terhadap kandidat dalam kontestasi politik.

Dalam kasus Prabowo, kedua indikator tersebut bergerak dalam arah yang sama. Ketika kepuasan terhadap kinerja pemerintahan turun dari 75% menjadi 37%, elektabilitas Prabowo dalam survei yang sama juga turun dari 48,2% menjadi 15%.

Agung menganggap perbaikan tersebut perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti Program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.

Pemerintah, kata dia, juga perlu mengurangi sorotan pada program yang menimbulkan persoalan apabila belum mampu memperbaiki tata kelolanya. “Yang mengemuka dari MBG lebih kepada penyalagunaannya. Jadi wajar elektabilitas Prabowo turun, terdampak,” ujar Agung.

Pandangan Agung juga senada dengan pendapat SMRC. Lembaga itu menyebut penurunan elektabilitas Prabowo berjalan seiring dengan memburuknya penilaian publik terhadap kinerja presiden, kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, serta pelaksanaan dua program prioritas MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain persoalan program pemerintah, Agung menilai tekanan ekonomi menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi publik. Ia menyoroti persoalan stabilitas harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja. Kedua persoalan tersebut dinilai sebagai masalah klasik yang terus memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

“Solusinya yakni menyelesaikan masalah ekonomi dan stabilitas harga sembako. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja, misalnya dengan memperluas Program Magang Nasional yang bisa menyerap 1 juta tenaga kerja utamanya sarjana yang menganggur,” kata Agung.

Temuan Tempo Data Science memperlihatkan tekanan ekonomi memang menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan publik. Sebanyak 68% responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 30% responden yang menilai kondisi ekonomi lebih baik.

Ketika ditanya mengenai persoalan utama yang dihadapi masyarakat, 36% responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal atau meningkat. Kemudian 23% responden menyebut kondisi ekonomi yang sulit atau menurun, sementara 16% menyebut keterbatasan lapangan pekerjaan dan pengangguran.

Dalam evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, harga kebutuhan pokok menjadi alasan ketidakpuasan terbesar dengan 27%. Persoalan pekerjaan dan pengangguran mencapai 14%, sedangkan kondisi ekonomi yang memburuk atau tidak stabil mencapai 13%. Selain itu, 10% responden menilai kebijakan pemerintah belum tepat sasaran dan 8% menilai program MBG bermasalah atau tidak memberikan manfaat.

Beda Pola Elektabilitas Prabowo dan Jokowi

Kondisi yang dialami Prabowo pada tahun kedua pemerintahannya berbeda dengan pola yang terlihat pada periode pertama presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Agung mengatakan, Jokowi pada awal periode pertamanya memang menghadapi tingkat kepuasan publik yang relatif rendah.

Kepuasan tersebut kemudian meningkat setelah pemerintahan Jokowi membangun stabilitas politik di parlemen dan merangkul kekuatan politik yang sebelumnya menjadi lawan. Menurut Agung, Jokowi cenderung mengalami peningkatan dukungan menjelang akhir periode pertama, sedangkan Prabowo justru memulai pemerintahannya dengan tingkat kepuasan yang tinggi sebelum mengalami penurunan pada tahun kedua.

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Mei 2025 sempat merilis tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo yang mencapai sekitar 81%. Angka itu muncul pada enam bulan pertama pemerintahannya sejak mulai menjabat pada Oktober 2024.

Sementara itu, pada rentang waktu yang sama dalam enam bulan awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tingkat kepuasan publik berdasarkan survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada 24-30 April 2015 hanya 31,3%.

Kondisi tersebut kemudian berbalik ketika pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun kedua. Pada Oktober 2016, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini sekitar 66-68%

"Tingkat kepuasan Pak Prabowo tinggi dulu di awal. Kalau untuk Pak SBY dan Pak Jokowi rendah dulu di awal, baru menjelang satu periode mereka berakhir, angkanya mulai tinggi. Nah, di Pak Prabowo ini terbalik," kata Agung.