Akademisi Sebut Pemerintah Harus Evaluasi MBG Secara Menyeluruh

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak cukup dievaluasi dari jumlah penerima manfaat atau porsi makanan yang disalurkan. Pemerintah diminta untuk mengukur keberhasilan serta evaluasi MBG lewat indikator yang lebih mendalam.

Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR RI sekaligus Dosen FEB UPN Veteran Jakarta, Freesca Syafitri, mengatakan indikator keberhasilan MBG perlu ditingkatkan seiring dengan besarnya anggaran program tersebut.

"Kalau skalanya sudah sebesar ini, menurut saya indikator keberhasilannya harus naik kelas," kata Freesca dalam diskusi publik, Kamis (17/9).

Menurut dia, jumlah dapur, penerima manfaat, dan porsi makanan merupakan indikator output. Namun, pemerintah perlu mengukur perubahan yang terjadi setelah makanan diterima masyarakat.

"Yang kita ukur itu seharusnya adalah income. Misalnya, kalau status gizi anak itu membaik, bagaimana selanjutnya, apakah kehadiran sekolah itu juga cukup bisa meningkat dan apakah setelah itu kemampuan belajar anak-anak itu jadi membaik," ujarnya.

Freesca juga mengatakan aspek keamanan pangan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi. Pemerintah perlu melihat apakah insiden keamanan pangan menurun serta melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program.

Karena itu, Freesca mengusulkan evaluasi MBG dilakukan melalui sejumlah indikator yang mencakup gizi, food safety, local value added, dan pembelajaran.

"Ukur yang perlu diukur itu adalah apa yang berubah setelah piring itu sampai," ujarnya.

Sementara itu, Secretary General International Economic Association (IEA), Lili Yang Ing, menilai pemerintah juga perlu mempertimbangkan penargetan penerima MBG agar anggaran program lebih terarah.

Menurut Lili, MBG seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat di daerah tertinggal.

Dia memperkirakan sekitar 4% dari 82 juta target penerima atau sekitar 3 juta orang yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Dengan penargetan itu, dia menilai kebutuhan anggaran MBG maksimal sekitar Rp 8 triliun per tahun.

"MBG cukup diberikan kepada targeted beneficiaries, mereka yang betul-betul berada pada golongan pendapatan di bawah dan daerah-daerah tertinggal, atau daerah-daerah terbelakang," kata Lili.

Menurut Lili, sisa anggaran dapat dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Pemerintah adalah bukan satu badan konsumsi. Pemerintah adalah satu pemikir yang harus mempunyai kegiatan-kegiatan investasi yang produktif," ujarnya.