Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan [berhasil mencapai inflasi bahan makanan terendah sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Inflasi bahan makanan pada 2017 bahkan diklaim sebagai yang paling rendah sepanjang sejarah.
Amran mengatakan, inflasi bahan makanan relatif menurun sejak 2014."Kami berhasil mencapai inflasi bahan makanan yang terendah dalam sejarah," kata Amran dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (14/1).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kementan menunjukan, pada 2017 inflasi bahan makanan tercatat sebesar 1,26, lebih rendah dari inflasi 2014 sebesar 10,57 serta periode 2015 sebesar 4,93. Adapun pada 2016 inflasi sempat bergerak naik ke level 5,69, namun kembali turun menjadi 1,26 pada 2017.
(Baca: Inflasi 2018 Capai 3,13%, Kenaikan Harga Bensin Jadi Kontributor Utama)
Meski demikian, dia tidak menyebutkan inflasi bahan makanan periode terakhir di 2018 yang mengalami sedikit kenaikan dibanding 2017 yakni berada di level 3,41.
Amran mengatakan, inflasi pangan yang menurun bisa diartikan daya beli masyarakat meningkat. Karenanya, dia menyebut banyak petani semakin sejahtera karena peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar usaha petani.
Berdasarkan data BPS menunjukan, pada 2014 nilai tukar petani sebesar 102,03. Angka tersebut naik tipis menjadi 102,25 pada 2018. Pada periode yang sama, nilai tukar usaha petani juga hanya mengalami kenaikan tipis yakni dari 106.05 menjadi 111,77.
Meskipun demikian dia meyakini, kenaikan daya beli petani mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan. Sebab, sejak 2013 hingga 2018, penduduk miskin di desa berkurang dari 17,74 juta orang menjadi 15,81 juta jiwa. "Sektor pertanian memiliki andil menekan kemiskinan di perdesaan," ujarnya.
(Baca: Menko Darmin Yakin Inflasi 2018 Rendah Bukan Imbas Daya Beli Turun)
Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edhy PRabowo mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian dan meminta produksi bahan makanan harus terus ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Eddy menuturkan, DPR tidak akan menghambat tugas pertambahan produksi. Justru menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan jumlah anggaran produksi bahan pangan guna mencapai kenaikan produksi . "Anggaran itu tidak boleh turun terus untuk mendorong cita-cita pertanian menjadi tuan rumah," kata Edhy.