Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan masih banyak tantangan pengembangan industri kelapa sawit. Salah satu yang masih menjadi tangannya adalah peremajaan perkebunan kelapa sawit milik rakyat.
Jokowi pun meminta segera dilakukan percepatan prosedur dalam peremajaan perkebunan sawit rakyat. "Cukup buat satu prosedur saja, peremajaan sawit berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani," katanya dalam keterangan resmi saat pembukaan Indonesian Palm Oil Conference 2018 di Bali, Senin (29/10).
Dia menekankan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia harus mempertahankan posisinya sebagai yang pertama, misalnya dengan peningkatan produktivitas agar tak kalah dari Malaysia.
(Baca: Program Peremajaan Sawit Rakyat Tersendat)
Karenanya, tak hanya di hulu, Jokowi juga meminta supaya hilirasasi industri sawit dan program mandatori B20 bisa berjalan lancar. "Implementasi B20 berjalan tapi tidak secepat yang saya inginkan," ujarnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan pemerintah telah mendorong pengembangan sektor kelapa sawit termasuk program peningkatan produktivitas dan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat.
Joko mengungkapkan produksi sawit Indonesia mencapai 42 juta ton dengan porsi ekspor mencapai 30 juta ton. "Terkait program mandatori B20, kami sangat siap dalam hal penyediaan bahan baku," kata Joko.
(Baca : Jokowi Targetkan Peremajaan 25 Ribu Hektare Lahan Sawit di Riau)
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi peremajaan sawit tahun 2017-2018 baru mencapai 4.223 hektare. Padahal, rekomendasi pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebanyak 14.792 hektare tahun 2018.
Target program tahun lalu sebesar 20.780 hektare pun rupanya belum terkejar. Sehingga tantangan peremajaan lahan sawit sebenarnya masih cukup besar. Terlebih pada tahun depan, sasaran peremajaan sawit dalam program Kementerian Pertanian bisa mencapai 500 ribu hektare.