Kisruh impor beras yang melibatkan Menteri Perdagagan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso turut menarik perhatian kalangan pengusaha. Guna memecahkan akar persoalan dan mendapatkan solusi terkait polemik impor beras, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan siap memberi usulan dan rekomendasi kepada pemerintah.
Ketua Kadin Rosan Roeslani mengungkapkan permasalahan utama polemik beras, menurutnya terdapat pada pendataan. “Data tunggal itu tanggung jawab bersama, itu kesimpulan pokok masalahnya,” kata Rosan dalam diskusi mengenai ketahanan pangan di Jakarta, Senin (24/9).
(Baca : Kisruh Berjilid-jilid Impor Beras yang Berujung “Perang” Menteri)
Selain Rosan, diskusi tersebut juga turut dihadiri Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan, Franky Widjaja; Komite Ketahanan Pangan Kadin Franciscus Welirang; Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso; Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi; serta Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan.
Rosan menjelaskan, Kadin akan membantu pemerintah mencari solusi terbaik dalam kebijakan perberasan dengan tujuan utama salah satunya untuk peningkatan kesejahteraan petani maupun masyarakat. Kadin akan menemui tim dari pemerintah untuk mendiskusikan lebih lanjut jalan keluar terkait masalah pendataan dan memberi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami mencoba menjembatani supaya semuanya kondusif, dalam sebulan akan kami laporkan,” ujar Rosan.
(Baca : Menko Darmin Paparkan Kronologi Heboh Impor Beras Bulog vs Mendag)
Sementara untuk mendukung program ketahanan pangan, Kadin juga mneyatakan siap membentuk kemitraan dengan para petani yang memaksimalkan potensi pengusaha sebagai off-taker. Dengan begitu para petani bisa mendapatkan jaminan pendapatan sambil menunggu tanaman panen.
Nantinya, pendapatan petani akan dipotong dari pembayaran ketika masa panen tiba. "Ada proses close-loop dari petani kepada pengusaha. Konsepnya masih kami matangkan,” katanya.
(Baca : Kisruh Impor Beras, Menteri Enggar Beda Sikap dengan Bulog)
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan, Franky Widjaja mengatakan saat ini terdapat sekitar 39,7 juta orang bekerja di sektor pertanian, yang juga berarti sekitar 30% dari usia pekerja di Indonesia. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan praktik agrikultur yang baik, yaitu akses pasar, akses finansial, akses teknologi, serta pendampingan.
Melalui program kemitraan, Franky menyebut pengusaha akan memotivasi petani dalam bercocok tanam. “Tidak usah diarahkan, kembangkan saja produk unggulan masing-masing wilayah,” ujar Franky.