Petani dan BUMN Bakal Berbagi Saham dalam Korporasi Agrobisnis

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Petani memisahkan bibit padi untuk ditanam di lahan sawah di Sambiroto, Ngawi, Jawa Timur, Senin (13/3). Kementerian Pertanian berupaya menggenjot produksi pangan dengan menambah Luas Tambah Tanam (LLT) padi pada Maret 2017, yakni minimal mencapai lahan s
Penulis: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
15/9/2017, 14.09 WIB

Prosesnya dimulai dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelompok tani besar atau koperasi dengan cakupan lahan hingga 4-5 ribu hektare. Kemandirian petani juga akan memangkas proses produksi. Amran menyebut korporasi akan membuat keuntungan petani bertambah hingga dua kali lipat.

Ia mencontohkan, biaya produksi benih cuma sekitar Rp 10 ribu per kilogram, namun petani kecil membeli benih eceran dengan harga Rp 25 ribu per kilogram. Hal ini menurutnya tak akan terjadi jika petani berkelompok dan membeli bersama dalam jumlah besar. Selain itu, mereka juga bisa melakukan mekanisasi secara mandiri, hingga proses penggilingan pun lebih efisien.

Mekanisasi proses pertanian, menurut Amran, tidak akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang. Alasannya, orang-orang yang bekerja selain menjadi petani bisa beralih ke sektor lain. Seperti penggilingan atau malah proses agrobisnis.

"Ada yang namanya transformasi sosial. Kalau bisa dikerjakan 1 orang, untuk apa 5 orang?" ujar Amran. Dia mengungkapkan, pertambahan nilai dalam perdagangan beras paling banyak di proses bisnis pascapanennya.

Selain BUMN, pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan, terutama untuk tanaman padi dan komoditas beras. Rencananya, penggarapan paling dekat akan dilakukan di Jawa Barat, namun persiapannya masih dalam pembahasan.

Sementara, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih meminta pemerintah harus memperhatikan aspek kesejahteraan petani secara terus-menerus. "Pemerintah harus membenahi kelembagaan ekonomi petani karena tidak bisa hanya mengandalkan kelompok tani," kata Henry.

Dia mengaku petani belum bisa mengontrol hasil produksinya sendiri. Sehingga, perlu dibentuk kelembagaan yang kuat seperti pembangunan koperasi agar terjadi kemandirian. "SPI sudah membangun sekitar seribu koperasi, namun itu masih belum cukup."

Halaman:
Reporter: Michael Reily