Kemenhub Laporkan Usulan Insentif Penerbangan ke Jokowi Pekan Depan
Kementerian Perhubungan akan melaporkan rumusan insentif penerbangan untuk maskapai kepada Presiden Joko Widodo pekan depan. Pemberian insentif ini dilakukan seiring dengan potensi kerugian yang dialami maskapai akibat lesunya usaha penerbangan serta mewabahnya virus corona.
"Akhir minggu ini atau awal minggu depan difinalkan, baru kami laporkan ke Presiden," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis.
Namun, sebelum usulan itu sampai ke presiden, pihaknya akan membahas terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan. Sebab, salah satu usulan insentif mencakup rencana pengurangan kewajiban penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Karena yang punya kewenangan untuk menetapkan dikurangi atau ditiadakan itu Kementerian Keuangan," katanya.
(Baca: Corona Ancam Target Pariwisata Indonesia)
Adapun besaran PNBP yang harus dibayarkan saat pesawat itu mendarat, yakni Rp60 juta.
Selain itu, insentif lain yang juga diusulkan untuk membantu pihak maskapai menghadapi penurunan penumpang yaitu berupa insentif biaya pendaratan (landing fee) atau pajak bandara (airpot tax) yang dikenakan langsung kepada penumpang melalui harga tiket.
Usulan-usulan tersebut menurutnya juga sudah didiskusikan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, operator penerbangan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Berdasarkan pembahasan dengan Kemenpar, keduanya juga sepakat agar memberikan insentif atau membuat paket wisata antara maskapai dan hotel untuk membangkitkan sektor wisata dan penerbangan.
(Baca: Wabah Corona, Kemenhub Incar Pasar Turis Asing yang Akan ke Tiongkok)
Karena, jumlah penumpang baik dari maupun menuju Tiongkok turun drastis hingga 30% karena dampak virus corona. "Rata-rata segitu, tapi yang ke Jepang, Amerika, Korea enggak masalah," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyebutkan potensi kerugian di sektor pariwisata akibat serangan virus corona mencapai US$ 2,8 miliar atau setara Rp 38,2 triliun.
“Karena ini angkanya masih bergerak, kita bisa tahu ruginya berapa kalau corona sudah berhenti. Kalau kita rata-ratakan setahun dari Tiongkok saja dengan dua juta jumlah wisatawan sudah US$ 2,8 miliar,” kata Wishnutama.
Rute Baru
Untuk menutupi potensi kehilangan akibat lesunya pariwisata dan penerbangan, Kementerian Perhubungan telah berdiskusi dengan maskapai mengenai langkah antisipasi. Beberapa peluang di antaranya ialah dengan menjajaki pembukaan rute ke negara Asia Barat seperti India, Pakistan, dan Bangladesh.
(Baca: Dampak Virus Corona, Pengusaha Hotel Klaim Omzet Turun Hingga 30%)
Sebelum virus corona merebak, Budi juga telah bertemu dengan para duta besar negara tersebut untuk membuka connecting flight. Oleh karena itu, ia meminta maskapai Garuda, Batik, Lion, dan Air Asia untuk mencari konektivitas ke Asia Barat.
Rencana itu, menurutnya bisa direalisasikan paling lambat pada Mei 2020. "Karena perencanaan itu tidak bisa langsung seketika,” katanya.