Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, turunnya jumlah penumpang pesawat pada mudik 2019 disebabkan oleh mahalnya harga tiket. Selain itu, beroperasinya Jalan Tol Trans Jawa mebuat pemudik memiliki opsi transportasi darat.
Menurut Budi Karya, penumpang penerbangan antarpulau memang paling terpukul akibat tingginya harga tiket pesawat. "Khusus untuk bandara-bandara yang ada di Pulau Jawa, itu menurun lebih banyak karena pindah menggunakan tol," kata Budi Karya ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (3/6).
Kementerian Perhubungan mencatat, jumlah keberangkatan penumpang sejak H-7 hingga H-2 lebaran tahun ini, secara kumulatif tercatat sebanyak 1,30 juta penumpang. Angka itu turun 27,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan 1,79 juta penumpang.
(Baca: 6 Aplikasi untuk Pesan Jasa Pembantu Infal Selama Mudik Lebaran)
Namun, perlu dicatat, data Kementerian Perhubungan membandingkan jumlah penumpang pada periode lebaran 2018, sejak H-7 hingga H-2 pukul 00.00 WIB. Sedangkan jumlah penumpang pesawat yang berangkat hari ini masih bertambah.
Pada tahun ini, jumlah penumpang pesawat paling banyak terjadi pada H-4 lebaran, yakni mencapai 253.169 penumpang. Sedangkan pucak arus mudik pada periode mudik lebaran tahun lalu, terjadi pada H-6 lebaran 2018, di mana jumlah penumpangnya sebanyak 309.801.
Artinya, sejauh ini, jumlah penumpang pesawat terbang pada puncak arus mudik turun hingga 18,28%. Ada pun, jumlah penumpang pesawat terbang pada masa balik lebaran tahun lalu, tertinggi terjadi pada H+4 lebaran 2018 dengan jumlah penumpang mencapai 344.736 penumpang.
(Baca: Lebaran Akan Dongkrak Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat hingga 5,6 %)
Budi Karya mengatakan, pemerintah bakal melakukan berbagai kajian agar penurunan jumlah penumpang pesawat terbang pada masa mudik lebaran tahun ini tidak terulang lagi, meski dia belum mau menyebutkan lebih detail lagi.
Dia pun menegaskan, bahwa mahalnya tiket pesawat bukan merupakan domain dari Kementerian Perhubungan saja. Dalam meracik harga tiket pesawat, maskapai penerbangan mempertimbangkan soal harga avtur hingga pengenaan PPN. "Harus dibicarakan secara lintas kementerian, tentu akan lapor ke Menko Maritim dan Menko Perekonomian," kata Budi Karya.