Luhut Anggap Ancaman Mogok Pilot Garuda Hanya Soal Komunikasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai konflik yang terjadi antara manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) dengan para pilot sebagai persoalan komunikasi. Luhut optimistis konflik yang berbuntut ancaman mogok pilot tersebut dapat segera diselesaikan karena persoalan tak terlalu serius.
"Hanya masalah komunikasi yang kurang baik," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (6/6).
Luhut menargetkan satuan tugas (satgas) yang dibentuk untuk memediasi manajemen Garuda maupun Asosiasi Pilot Garuda (APG) dapat menyelesaikan konflik pada awal Juli 2018. Satgas dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadhewa.
Adapun, anggotanya berasal dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kantor Staf Presiden. "Dari Garuda dan asosiasi tidak kami ikutkan. Mereka nanti kami akan minta pendapatnya apa sih selisih mereka," kata Luhut.
(Baca juga: Garuda Jamin Tidak Ada Mogok Pilot pada Puncak Mudik Lebaran)
Satgas saat ini sudah mulai bekerja mengumpulkan berbagai aspirasi dari kedua belah pihak. Nantinya, rekomendasi atas berbagai aspirasi itu akan disampaikan kepada Menteri BUMN untuk ditindaklanjuti.
Para pilot Garuda yang tergabung dalam APG mengancam akan mogok kerja lantaran proses rekrutmen pilot Garuda dengan sistem pilot kontrak dinilai membahayakan kondisi perusahaan.
Selain soal proses rekrutmen, para pilot juga menuntut evaluasi terhadap kinerja keuangan Garuda dan juga struktur manajemen direksi Garuda. Para pekerja meminta agar salah satu direksi dicopot untuk merampingkan dan menghemat pengeluaran perusahaan.
(Baca juga: Serikat Pekerja Minta Menteri BUMN Rombak Direksi Garuda).
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury menyatakan pihaknya selalu bersedia melakukan komunikasi untuk menyampaikan kinerja Garuda. Hingga kuartal III 2017 lalu, Garuda berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar US$ 62 juta. Adapun ketepatan waktu penerbangan (on time performance) Garuda hingga Januari mencapai 89% atau naik dari tahun lalu sebesar 86%.
Merespons tuntutan pencopotan direksi, Pahala menyatakan hal ini bukanlah urusan direksi, melainkan kewenangan pemegang saham.
Dia juga meminta agar para pilot tidak mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, alih-alih mogok Pahala akan meminta komunikasi seluruh pihak dilakukan terus menerus. "Tapi kami gembira membaca release bahwa mereka tidak aksi saat peak season," kata Pahala.
(Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Cegah Ancaman Mogok Pilot Garuda)