Pemerintah tengah memacu proyek pembangunan kereta ringan berbasis rel atau Light Rail Transit (LRT) di kawasan Jabodetabek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, masyarakat dapat mulai menggunakan LRT Jabodebek untuk ruas-ruas tertentu pada Maret 2019.
Saat ini, perkembangan proyek tersebut secara teknis sudah mencapai 12 persen. "Kami harapkan LRT selesai pada pertengahan 2018 untuk infrastruktur," ujar Budi dalam penjelasan tertulisnya, Minggu (8/1).
Kemudian, pada delapan bulan selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses instalasi (installment), sistem, dan rolling stock. Alhasil, proyek LRT Jabodetabek jalur Cawang-Cibubur siap beroperasi pada Maret 2019. (Baca: Proyek LRT Dibiayai APBN, Adhi Karya Cari Utang Rp 10 Triliun)
Budi menjelaskan, proyek pembangunan LRT itu sudah memanfaatkan teknologi terbaru Precast. Sedangkan pengerjaan rute Cawang - Cibubur tersebut memakai teknologi U-Shape Girder dengan panjang 30 meter. Ia mengklaim teknologi itu baru digunakan di beberapa negara Asia, yaitu Cina, Hong Kong, Singapura, dan Jepang.
Selain lintasan kereta, pembangunan LRT tersebut juga dilengkapi kabel telepon serta serat optik. (Baca: MRT dan LRT Mahal, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Moda Lain)
Sebagai moda angkutan massal ringan, LRT akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembangunan tahap awal dilakukan hingga Cibubur. Selanjutnya, kontruksi berlanjut hingga Bogor.
Pertimbangannya, menurut Budi, sebanyak 30 persen dari sekitar 800 ribu penumpang kereta api commuter line saat ini di Jabodetabek berasal dari Bogor. "Oleh karena itu, akan dilakukan manajemen antarmoda yang baik antara kereta, jalan, dan LRT," katanya.
(Baca: Peraturan Presiden Percepat Pembangunan Kereta Ringan LRT)
Pembangunan LRT untuk lintasan Cawang-Cibubur sepanjang 14,5 kilometer ini menggunakan pendanaan APBN, dan dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk.
Budi menjelaskan, kementeriannya sudah memberikan surat jaminan yang menyatakan proyek yang juga akan terintegrasi dengan Mass Rapid Transit (MRT) itu direncanakan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan Adhi Karya. Surat jaminan itu juga merinci adanya opsi pembayaran sebagian dari APBN tahun ini.
Sementara itu, ada beberapa alternatif pembiayaan untuk tahun depan, yang didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan dan Bappenas.