Cek Data: Apa Prioritas Anggaran Setiap Presiden Indonesia?

Bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritik pembangunan era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mantan menteri pendidikan ini menilai pembangunan di bawah Jokowi, begitu Joko Widodo biasa dipanggil, lebih fokus ke infrastruktur ketimbang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kontroversi

Anies menyoroti pembangunan era Jokowi ketika bertemu dengan calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam acara tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga meminta caleg PKS menata ulang sistem pendidikan di tanah air agar kualitas SDM berkualitas.

“Selama 8 tahun ini pemerintah sibuk dengan proyek infrastruktur, tetapi minim sekali program dan pembahasan tentang pendidikan dan kualitas SDM,” ujar Anies, dikutip dari situs resmi PKS, Minggu, 15 Mei 2023.

Pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi. Ini terlihat dari melonjaknya anggaran untuk infrastruktur sejak Jokowi menjabat.

Meski begitu, apakah fokus ke infrastruktur ini mengorbankan program pendidikan? Lalu, apa sebenarnya prioritas anggaran Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya?

Faktanya

Setiap era kepresidenan memang memiliki program prioritas masing-masing. Hal ini dapat terlihat dari pengeluaran yang lebih diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Katadata.co.id mengumpulkan data belanja negara dalam APBN menurut fungsinya sejak 1998. Ini mencakup masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo.

Sebelum 2005, belanja pemerintah pusat terdiri atas dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, subsidi kepada perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran rutin lainnya.

Sementara, belanja pembangunan mencakup bermacam-macam pengeluaran yang biasanya berbentuk pembangunan fisik. Pengeluaran ini antara lain untuk pembangunan SD, puskesmas, penyertaan modal pemerintah di perusahaan, dan pembangunan melalui instruksi presiden (inpres) seperti inpres pasar, inpres jalan, dan inpres reboisasi.

Kami menyusun daftar belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah pusat berdasarkan sektor. Ini dilakukan untuk melihat sektor apa yang diprioritaskan Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Selama 1998 hingga 2004, mayoritas pengeluaran belanja pemerintah pusat dihabiskan untuk sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi. Pengeluaran sektor ini paling banyak dihabiskan untuk subsektor keuangan.

Mengutip Nota Keuangan APBN, pengeluaran subsektor keuangan meliputi pengelolaan keuangan negara dan usaha-usaha untuk stabilisasi ekonomi. Pengeluaran ini juga termasuk pembinaan dan pengembangan badan usaha milik negara (BUMN).

Meski begitu, masa pemerintahan Habibie juga menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk sektor pembangunan daerah. Total 12,3% anggaran belanja pemerintah pusat era pemerintahan Habibie dialokasikan untuk sektor ini pada tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000.

Perlu dicatat, tahun anggaran APBN berubah pada 2000. Sebelum 2000, tahun anggaran berjalan mulai dari April hingga Maret tahun selanjutnya. Tahun anggaran berjalan dari Januari hingga Desember baru dimulai pada 2001.

Masa pemerintahan Gus Dur paling banyak menghabiskan belanja pemerintah pusat untuk sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi. Sebanyak 75,31% anggaran dialokasikan untuk kegiatan tersebut pada 2001.

Sama seperti dua presiden sebelumnya, alokasi belanja era pemerintahan Megawati paling besar untuk sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi. Meski begitu, Megawati menganggarkan 10,5% anggaran untuk pertahanan dan keamanan, serta 7,92% untuk pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga.

Alokasi Anggaran Era SBY dan Jokowi

Mulai 2005, perhitungan anggaran belanja pemerintah pusat di APBN mengalami perubahan. Belanja rutin dan belanja pembangunan dilebur menjadi satu. Menteri Keuangan saat itu, Boediono, menjelaskan perubahan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih alokasi rutin dan pembangunan. 

Perubahan perhitungan anggaran ini juga mengubah format belanja negara dalam APBN. Dari berdasarkan sektor menjadi belanja menurut fungsi. Perubahan ini bertepatan dengan pergantian masa pemerintahan dari Megawati ke SBY. Adapun penyusunan APBN 2005 masih dilakukan oleh pemerintahan Megawati.

Jika melihat belanja pemerintah pusat menurut fungsi, SBY paling banyak mengalokasikan anggaran untuk pelayanan umum. Anggaran pelayanan utamanya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Anggaran ini dialokasikan untuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik. 

Selama 2005 hingga 2012, pemerintahan SBY mengalokasikan lebih dari 60% anggaran belanja pemerintah pusat untuk pelayanan umum. Pada 2008, anggaran pelayanan umum bahkan mencakup 77,1% dari total belanja pemerintah pusat.

Anggaran untuk pelayanan umum mulai turun pada 2013 dan 2014. Pada dua tahun terakhir era pemerintahan SBY, anggaran lebih difokuskan ke fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini meliputi belanja pemerintah pusat untuk subsidi dan peningkatan infrastruktur.

Ketika pemerintahan berpindah ke Jokowi, anggaran ekonomi ini sempat turun setengahnya. Ini seiring dengan kebijakan Jokowi yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara drastis di awal pemerintahannya.

Selama pemerintahan Jokowi, pengeluaran untuk pelayanan umum dan ekonomi secara rata-rata cenderung sama besar. Pengeluaran ekonomi sempat melonjak pada 2022 lalu ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM besar-besaran untuk mengatasi dampak lonjakan harga minyak dunia.

Jokowi Korbankan Pendidikan untuk Infrastruktur?

Anggaran infrastruktur memang melonjak drastis sejak Jokowi menjabat. Meski begitu, anggaran infrastruktur tidak pernah lebih besar daripada anggaran pendidikan. Apalagi sejak 2009, APBN mesti mengalokasikan 20% dari total belanja negara untuk sektor pendidikan. Anggaran pendidikan ini termasuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Satu-satunya yang dikorbankan pemerintahan Jokowi untuk belanja infrastruktur adalah anggaran subsidi BBM. Subsidi BBM berkurang drastis dari Rp240 triliun pada 2014 menjadi Rp60,8 triliun pada 2015.

Anggaran subsidi BBM baru meningkat drastis ketika harga minyak dunia melonjak pada 2022. Pemerintah menghabiskan Rp422,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM, sekitar empat kali lipat nilai tahun sebelumnya.

Pada 2023, pemerintah bahkan menganggarkan Rp612,2 triliun untuk sektor pendidikan. Ini meningkat 31,4% dari anggaran pendidikan tahun sebelumnya. Alokasi ini sekaligus menjadi anggaran pendidikan terbesar sejak Indonesia berdiri.

Referensi

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. KEM & PPKF. (Akses 29 Mei 2023)

Banggar DPR RI. 12 September 2022. “Live Streaming – Banggar DPR RI Rapat Panja Pembahasan RUU APBN TA 2023”. Youtube. (Akses 5 Juni 2023)

Banggar DPR RI. 30 Agustus 2022. “Live Streaming – Banggar DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah”. Youtube. (Akses 5 Juni 2023)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (Akses 29 Mei 2023)

Kementerian Keuangan. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005-2022. (Akses 29 Mei 2023)

Kementerian Keuangan. UU APBN dan Nota Keuangan. (Akses 29 Mei 2023)

Kementerian Keuangan. 3 Januari 2023. “Konferensi Pers: Realisasi APBN 2022”. Youtube. (Akses 5 Juni 2023)

Kementerian Keuangan. 3 Januari 2022. “Konferensi Pers: Realisasi (Sementara) Pelaksanaan APBN 2021”. Youtube. (Akses 5 Juni 2023).

PKS. 14 Mei 2023. “Anies Baswedan Apresiasi PKS Prioritaskan Generasi Milenial pada Pemilu 2024”. (Akses 29 Mei 2023)

---------------

Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kami periksa datanya, sampaikan melalui email: cekdata@katadata.co.id.