Luhut Dorong Fintech Jangkau Pembiayaan untuk Masyarakat Desa

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Menko Marves Luhut Pandjaitan.
Penulis: Lenny Septiani
Editor: Yuliawati
10/11/2022, 13.52 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong teknologi finansial atau fintech menjangkau masyarakat di desa. Luhut menilai peningkatan dana desa bakal memperkuat ketahanan ekonomi.

“Saya senang fitech itu ada, tapi harus sentuh desa,” kata Luhut dalam acara Indonesia Fintech Summit 2022, Kamis (10/11).

Ia mengatakan bahwa dana desa dengan jumlah hampir 500 triliun selama tujuh tahun berdampak pada 74.000 desa seluruh Indonesia.

“Setiap tahun diterima hampir US$ 1 miliar, kurang lebih tergantung ukurannya,” ujar dia. Hal tersebut membuat ketangguhan ekonomi di desa itu.

Ia menambahkan jika rata-rata desa sibuk dengan uang US$ 1 miliar tersebut. “Jadi uang itu berputar di dalam.”

Baca Juga

Luhut menyampaikan pengaruh dana desa itu berpengaruh biasa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dana desa pada 2022 sebesar Rp 67,9 triliun, lebih kecil dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 71,9 triliun. Adapun RAPBN dana desa pada 2023 sebesar Rp 70 triliun.

Dalam paparannya, Luhut menyampaikan penyaluran dana desa membuat jumlah desa mandiri meningkat. Pada 2021 sebanyak 3.269 desa, sedangkan pada 2015 hanya sebanyak 173 desa.

Sebaliknya jumlah desa terbelakang menjadi turun. Pada 2021 sebanyak 23.028 desa terbelakang, menurun hampir 50% dari 2015 dengan jumlah 41.315 desa.

Penurunan ini juga termasuk jumlah orang miskin di desa. Pada Maret 2021 sebanyak 15,37 juta orang miskin di desa. Sedangkan pada Maret 2015 sebanyak 17,89 orang miskin di desa.

Baca Juga

Beberapa output dari pertumbuhan ekonomi di desa, yakni:

  • Village road (308.490 km)
  • Bridge (1.583.000 m)
  • Village market (12.244 units)
  • Sport facilities (29.210 units)
  • Clean water (1.307.423 units)
  • Irrigation (80.120 units)
  • Village-Owned enterprises (42.317 activities)
  • Integrated healthcare center (42.007 units)

Luhut mengatakan perlunya meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi. Menurutnya, efisiensi melalui digitalisasi di Indonesia berjalan.

Akibatnya, “korupsi pasti kurang karena banyak korupsi itu datang dari pengadaan government procurement,” kata dia. Selain korupsi, biaya juga menurun. Sedangkan, pendapatan negara dan industri lokal atau UMKM akan meningkat.

Baca Juga

Reporter: Lenny Septiani