Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyediakan 7.643 titik akses internet gratis selama pandemi corona. Fasilitas ini disediakan untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, akses internet gratis itu disediakan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). "Ini tersedia gratis," katanya saat menghadiri acara peluncuran Pelatihan Digital UMKM Indonesia, Senin (5/10).
Namun Johnny tidak memerinci lokasi akses internet gratis tersebut. Di satu sisi, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terakses internet generasi keempat (4G).
Sebanyak 9.113 desa berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sedangkan 3.435 lainnya di luar wilayah itu, sehingga menjadi tanggung jawab operator seluler untuk menyediakan 4G.
Padahal internet kian dibutuhkan selama pandemi Covid-19, salah satunya pendidikan. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 13 April menunjukkan, ada 68,73 juta siswa yang harus belajar dari rumah.
Sebanyak 41,6% di antaranya merupakan pelajar tingkat sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat. Lalu 19% merupakan siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP)/MTs/sederaja. Sekitar 6% lainnya yakni pengajar.
Meski begitu, Johnny mengatakan bahwa kementerian mengandalkan satelit untuk menjangkau daerah terpencil. Pemerintah memiliki lima satelit. Selain itu, ada empat kepunyaan perusahaan global yang disewa kapasitasnya oleh kementerian.
Kapasitas satelit pun akan ditambah. Kementerian berencana meluncurkan satelit multifungsi yang disebut Satria I dan ditarget beroperasi pada 2023.
Satelit itu untuk memenuhi kebutuhan internet di 150 ribu titik layanan publik. Secara rinci, 93.900 merupakan sekolah/pesantren, 47.900 kantor desa/kelurahan/pemerintahan daerah, 3.700 fasilitas kesehatan, dan 4.500 lainnya.
Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif mengatakan, 90% infrastruktur digital berbasis teknologi satelit. Ini berdampak pada tingginya biaya operasional. "Kami mencari teknologi terbaik hingga menyiapkan satelit Satria I,” katanya.
Untuk penyediaan infrastruktur digital dan menjangkau desa di wilayah 3T, kementerian mengajukan anggaran Rp 16,9 triliun pada tahun depan. Hal ini disetujui oleh DPR.
Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono mengatakan, infrastruktur digital harus dilakukan, terutama di wilayah 3T. Internet juga semakin dibutuhkan di masa pandemi virus corona untuk mendukung proses belajar dan bekerja dari rumah.
"Infrastuktur harus memperhatikan berbagai aspek antara lain kesesuaian kebutuhan, lokasi, tata ruang sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat" kata Bambang dikutip dari siaran pers, September (23/9) lalu.
Selain untuk penyediaan infrastruktur digital, anggaran itu akan digunakan untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik, komunikasi publik, serta dukungan manajemen.